Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) membiayai pembuatan 104 kode batang atau barcode GS1 untuk 39 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang tergabung dalam Program Product Placement Pilihan Busan (PPPB). Barcode ini penting karena menjadi syarat teknis agar produk UMKM bisa tercatat dalam sistem manajemen stok ritel modern, sekaligus membuka jalan untuk menembus pasar ekspor karena kode GS1 berlaku internasional. Fasilitasi diserahkan dalam acara National Summit Hari Ritel Nasional (HRN) dan Bulan Mutu Nasional 2026 di Bandung, Rabu (11/11).
PPPB sendiri merupakan program kurasi yang digagas Kemendag sejak 2025 dan kini sudah berjalan lima periode. Produk UMKM yang terpilih dipajang di ruang tamu Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk diperkenalkan kepada calon pembeli dari luar negeri, pengusaha besar, hingga perwakilan negara mitra, lalu mendapat pendampingan pemasaran dan peningkatan kapasitas, termasuk fasilitasi barcode seperti kali ini.
Di acara yang sama, Kemendag juga menyerahkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) kepada 14 UMKM, serta memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan APRINDO soal penguatan standardisasi di ekosistem ritel. Secara keseluruhan, rangkaian HRN 2026 yang digelar 2-11 November mencatat capaian dari Festival Produk Lokal Bermutu pada 5-8 November, yaitu partisipasi 28 UMKM, penjualan langsung Rp94,6 juta, serta penjajakan bisnis (business matching) antara 40 UMKM dan 11 peritel anggota APRINDO dengan potensi transaksi Rp513,73 juta.
Pemilik usaha Salaku, Shelly, dan pemilik Kain Ibu, Butet Rita Triana, yang merupakan peserta PPPB, menyampaikan bahwa fasilitasi barcode membantu usaha mereka memenuhi standar untuk masuk ritel modern dan memperluas pengenalan produk ke pasar luar negeri.