Pada pertemuan investasi AS-Indonesia ke-14 di Jakarta, Selasa (6/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah ingin memperkuat kemitraan ekonomi dengan Amerika Serikat untuk menarik investasi bernilai tambah tinggi dan menciptakan lapangan kerja baru. Ia menyampaikan sejumlah indikator makro sebagai dasar optimisme investor, antara lain pertumbuhan ekonomi triwulanan 5,45 persen, inflasi 3,28 persen, dan kenaikan investasi 7 persen dibanding tahun lalu, menurut paparannya dalam forum tersebut.
Hubungan dagang Indonesia dan Amerika Serikat memang menunjukkan tren naik. Ekspor Indonesia ke AS naik dari US$25,83 miliar pada 2021 menjadi US$31,01 miliar pada 2025, dan pada semester pertama 2026 sudah mencapai US$15,85 miliar dengan surplus dagang US$8,56 miliar bagi Indonesia. Amerika Serikat juga tetap menjadi salah satu dari lima negara sumber investasi asing terbesar ke Indonesia, dengan realisasi US$1,72 miliar pada semester pertama 2026.
Untuk tahun 2027, pemerintah menetapkan arah kebijakan ekonomi bertema "Higher Growth - Faster Prosperity" dengan target pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen. Fokusnya ada pada sektor bernilai tambah tinggi seperti digitalisasi, semikonduktor, dan kecerdasan buatan, sementara sektor swasta tetap jadi penggerak utama investasi dan lembaga pengelola investasi negara, Danantara, berperan lewat investasi strategis yang berorientasi komersial.
Salah satu andalan investasi yang terus digenjot adalah 25 Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK, yakni zona dengan insentif pajak dan kemudahan izin usaha untuk menarik investor. Hingga Juni 2026, kawasan-kawasan ini sudah membukukan realisasi investasi Rp368 triliun, sekitar US$20 miliar, dan menyerap lebih dari 283 ribu tenaga kerja, termasuk proyek pusat data berbasis AI di KEK Nongsa dan ekosistem semikonduktor di koridor Batam-Bintan. Pemerintah juga memperluas akses pasar lewat berbagai perjanjian dagang, termasuk dengan Uni Eropa dan Kanada, serta mengimplementasikan perjanjian dagang timbal balik dengan AS untuk mengurangi hambatan tarif dan nontarif kedua negara.