Wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kembali mengemuka sebagai salah satu opsi dalam peta jalan energi Indonesia, seiring kebutuhan listrik yang terus naik, target bebas emisi karbon, dan dorongan memperkuat kemandirian energi nasional. Dalam diskusi Economic Frontline di Jakarta, Rabu (14/10), peneliti nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Topan Setiadipura, menegaskan bahwa pemanfaatan PLTN tidak sesederhana mendatangkan teknologi pembangkit dari luar.
Menurut kajian BRIN dan Dewan Energi Nasional (DEN), rencana ini menuntut kesiapan menyeluruh, mulai dari infrastruktur penunjang, standar keselamatan tertinggi, kejelasan skema pembiayaan, persetujuan publik, hingga kemampuan negara menguasai sendiri teknologi strategis tersebut. Evaluasi berbasis riset dinilai perlu dilakukan agar kontribusi nuklir terhadap target net zero emission bisa terukur tanpa mengganggu stabilitas pasokan listrik nasional.
Topan membandingkan karakteristik PLTN dengan sumber energi baru dan terbarukan lain seperti surya, bayu, hidro, dan panas bumi, yang sifatnya bergantung pada cuaca sehingga memerlukan dukungan penyimpanan energi, interkoneksi, dan manajemen jaringan yang kuat. PLTN, menurutnya, berbeda karena mampu menghasilkan listrik dalam jumlah besar secara berkelanjutan dengan emisi gas rumah kaca yang rendah sepanjang siklus hidup pembangkit dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil.
Karakteristik itu menjadikan PLTN kandidat untuk memasok listrik beban dasar atau baseload yang bersih dan konsisten, kebutuhan yang dinilai makin mendesak seiring meningkatnya elektrifikasi transportasi, ekspansi ekonomi digital, dan pertumbuhan sektor manufaktur di dalam negeri.