Bursa Efek Indonesia resmi menghapus pencatatan saham PT Cowell Development Tbk (COWL), efektif 10 November 2026. Dalam pengumuman bernomor Peng-DEL-00004/BEI.PP3/11-2026-COWL yang diteken Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 BEI, Lidia M. Panjaitan, pada 9 November 2026, alasan yang dicatat adalah forced delisting dan go private. Keputusan ini menegaskan pengumuman sebelumnya pada 10 April 2026 yang sudah menyatakan rencana pencabutan status tercatat COWL.
Delisting COWL berlangsung bersamaan dengan 17 emiten lain yang dihapus pencatatannya pada tanggal efektif yang sama: DUCK (Jaya Bersama Indo), ENVY (Envy Technologies Indonesia), GOLL (Golden Plantation), LCGP (Eureka Prima Jakarta), LMAS (Limas Indonesia Makmur), MABA (Marga Abhinaya Abadi), MTRA (Mitra Pemuda), PLAS (Polaris Investama), SBAT (Sejahtera Bintang Abadi Textile), SKYB (Northcliff Citranusa Indonesia), SRIL (Sri Rejeki Isman), SUGI (Sugih Energy), TDPM (Tianrong Chemicals Industry), TELE (Omni Inovasi Indonesia), TOYS (Sunindo Adipersada), TRIL (Triwira Insanlestari), dan UNIT (Nusantara Inti Corpora). Bursa menyebut dasar pencabutan ini mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-N, yang membolehkan delisting paksa kalau perusahaan tercatat mengalami kondisi yang berdampak negatif signifikan terhadap kelangsungan usahanya tanpa indikasi pemulihan, gagal memenuhi persyaratan pencatatan, atau sahamnya disuspensi di seluruh pasar sekurang-kurangnya 24 bulan terakhir.
Setelah delisting berlaku, COWL tidak lagi terikat kewajiban sebagai perusahaan tercatat dan namanya dihapus dari daftar BEI, meski perseroan tetap bisa mencatatkan kembali sahamnya di kemudian hari sesuai aturan yang berlaku. Penghapusan ini juga mencakup efek bersifat utang atau sukuk yang diterbitkan COWL, tetapi BEI menegaskan kewajiban membayar bunga dan pokok kepada pemegang efek utang tersebut tetap berjalan sesuai perjanjian perwaliamanatan. Selama masih berstatus perusahaan publik, COWL tetap wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham publik serta memenuhi aturan keterbukaan informasi dan pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan.