Pemerintah menyebut ekonomi digital sebagai salah satu andalan baru untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Staf Ahli Kemenko Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah, Haryo Limanseto, mengutip laporan e-Conomy SEA 2025 yang mencatat nilai transaksi bruto ekonomi digital Indonesia mendekati US$100 miliar, tumbuh sekitar 14 persen dari tahun sebelumnya dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Pernyataan itu disampaikan dalam Local Media Summit 2026, Jumat (23/10), yang turut mengundang pimpinan media lokal dan pelaku usaha.
Pemerintah mengklaim ekonomi nasional tumbuh 5,45 persen secara tahunan pada semester I 2026 dan menilai angka itu sejalan dengan target yang dipatok. Di luar klaim pertumbuhan tersebut, ada data konkret soal kawasan ekonomi: saat ini terdapat 25 Kawasan Ekonomi Khusus dan 181 Kawasan Industri dengan total luas 125 ribu hektare. Akumulasi investasi di KEK sendiri sudah mencapai Rp368 triliun dan menyerap hampir 250 ribu tenaga kerja.
Untuk menopang ekonomi digital, pemerintah menyiapkan infrastruktur pusat data dan listrik dalam skala besar. Kapasitas pusat data nasional yang kini berkisar 0,45 hingga 0,58 gigawatt ditargetkan naik menjadi 11 gigawatt pada 2030. Sejalan dengan itu, PLN berencana menambah kapasitas listrik 69,5 gigawatt sampai 2034 sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt peak. Kebutuhan tenaga kerja digital diproyeksikan mencapai 9 juta orang hingga 2030, yang hendak dipenuhi lewat program Beasiswa Talenta Digital, kerja sama pelatihan termasuk lewat WAICO, serta insentif potongan pajak hingga 200 persen untuk pelatihan vokasi.
Pemerintah juga mendorong media lokal ikut memanfaatkan ekonomi digital, misalnya dengan mempromosikan produk UMKM dan potensi daerah lewat konten digital. Alasannya, industri media lokal menghadapi perubahan lanskap periklanan yang menekan pendapatan dari iklan konvensional, sehingga didorong beralih ke konsep "Beyond Media" yakni merambah layanan kreatif, pengelolaan komunitas, dan penyelenggaraan kegiatan komersial. Haryo menekankan perluasan bisnis itu tetap harus diimbangi independensi editorial agar kepercayaan publik terhadap media tidak tergerus.