Ekspor RI ke Inggris Hadapi Skema Tarif Baru 2027

Indonesia dan Inggris menegaskan rencana memperkuat kerja sama dagang dan investasi. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Puntodewi, dalam diskusi panel bertema keberlanjutan sebagai daya saing ekspor Indonesia ke pasar Inggris, di Indonesia Convention Exhibition BSD City, Tangerang, Kamis (15/10). Pembahasan ini relevan karena berbarengan dengan perubahan status dagang Indonesia ke Inggris yang mulai berlaku 2027.

Menurut Kemendag, kerja sama kedua negara kini berpijak pada Indonesia-UK Economic Growth Partnership yang ditandatangani Januari 2026, meski pangsa Indonesia dalam total impor Inggris disebut masih kecil. Perubahan yang lebih konkret adalah mulai Januari 2027, Indonesia beralih dari skema keringanan tarif untuk negara berkembang, UK Developing Countries Trading Scheme, ke skema tarif umum Inggris, UK Global Tariff. Artinya, keringanan bea masuk yang selama ini dinikmati sejumlah produk ekspor Indonesia ke Inggris akan berakhir.

Kemendag menyebut sektor pertanian berkelanjutan, kayu, furnitur, tekstil, fesyen, dan industri kreatif sebagai sektor yang berpotensi menjadikan standar keberlanjutan sebagai nilai jual, bukan sekadar syarat pasar. Kementerian menyatakan akan membantu pelaku usaha memenuhi standar dan sertifikasi, namun menegaskan perlunya kolaborasi dengan pelaku bisnis dan pembeli internasional agar upaya tersebut berjalan.

Salah satu peserta diskusi, perwakilan bisnis pengelola sampah daur ulang Waste for Change, Maria Theresa, mengatakan kegiatan itu memberinya pengetahuan baru soal cara dan standar yang harus dipenuhi untuk mulai mengekspor produk daur ulang ke pasar internasional.