Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meminta pemerintah daerah dan PT PLN memperbarui data desa yang belum mendapatkan akses listrik memadai. Permintaan itu disampaikan saat ia meninjau pelaksanaan program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Kamis (15/10). Menurut Bahlil, pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia sudah menikmati listrik pada 2029-2030, sementara saat ini tercatat masih sekitar 11.000 desa yang belum terjangkau jaringan listrik.
Di Dusun Prau Bosok, Desa Muara Baru, listrik sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi tegangannya rendah sehingga arusnya tidak maksimal dan sejumlah keluarga masih menyambung listrik dari rumah tetangga. Melalui Program Lisdes tahun anggaran 2025, pemerintah membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 0,549 kilometer sirkuit, jaringan tegangan rendah 0,91 kilometer sirkuit, dan satu gardu distribusi berkapasitas 50 kVA untuk melayani 93 calon pelanggan rumah tangga di dusun itu. Rumah tangga yang belum memiliki sambungan sendiri kemudian dibantu lewat BPBL, yang mencakup instalasi listrik rumah, pengujian keamanan hingga terbit Sertifikat Laik Operasi, biaya penyambungan ke jaringan PLN berdaya 900 VA, serta token listrik awal senilai Rp100.000.
Di Kabupaten Karawang, BPBL pada 2025 telah menjangkau 915 rumah tangga. Untuk 2026, program ini menargetkan 683 rumah tangga, dengan rincian 299 rumah tangga sudah menyala, 360 sudah terpasang dan menunggu penyalaan, serta 24 masih dalam proses pemasangan instalasi. Khusus di Kecamatan Cilamaya Wetan, target BPBL tahun ini sebanyak 52 rumah tangga. Di tingkat Provinsi Jawa Barat, Program Lisdes 2025 telah menjangkau 210 lokasi dengan 10.893 pelanggan, sementara BPBL pada tahun yang sama diberikan kepada 15.831 rumah tangga dan pada 2026 ditargetkan naik menjadi 25.000 rumah tangga.
Bahlil menyebut Lisdes dan BPBL saling melengkapi, di mana Lisdes membangun dan memperkuat jaringan ke wilayah yang belum terlayani memadai, sementara BPBL membantu rumah tangga kurang mampu memiliki sambungan sendiri tanpa bergantung pada tetangga. Ia meminta pemda dan PLN terus mengidentifikasi desa, dusun, dan rumah tangga yang masih membutuhkan penanganan agar target rampung pada 2029-2030 bisa tercapai.