Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot bertemu pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah RI untuk membahas sejumlah proyek energi yang bergantung pada peran pemerintah daerah, dari pengembangan panas bumi, pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Kalimantan Utara, hingga penyediaan listrik untuk desa-desa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Yuliot menegaskan pemda dan masyarakat akan dilibatkan sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan proyek energi baru terbarukan, bukan hanya diberi tahu setelah proyek berjalan. Pertemuan ini penting karena menyangkut bagaimana proyek energi yang selama ini sering tersendat izin lahan dan dukungan daerah bisa berjalan lebih lancar.
Untuk pemerataan listrik, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 100 persen pada 2029. Saat ini masih ada 10.068 lokasi di 5.821 desa yang belum teraliri listrik, dan pemerintah akan menanganinya dengan kombinasi perluasan jaringan, pembangunan mini-grid berbasis energi terbarukan, serta pemasangan panel surya individual berbaterai untuk daerah yang sulit dijangkau jaringan. Wilayah 3T yang belum terjangkau jaringan utama akan dilayani lewat program Listrik Desa, memakai pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Eniya Listiani Dewi menjelaskan, sebelum lelang wilayah panas bumi digelar, Kementerian ESDM akan berkoordinasi dulu dengan pemerintah daerah, dan pemda bahkan akan dimasukkan sebagai anggota panitia lelang. DPD RI menyambut rencana itu, dengan anggota DPD asal Maluku Utara, R. Graal Taliawo, menekankan pentingnya negara turun langsung mensosialisasikan konsesi panas bumi kepada masyarakat, agar tidak diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta.
Soal pembangkit listrik tenaga air, PLTA Mentarang di Kalimantan Utara yang berpotensi berkapasitas sekitar 1.375 megawatt masih menunggu penyelesaian urusan lahan genangan yang sebagian tumpang tindih dengan proyek strategis nasional Kementerian Pekerjaan Umum. Verifikasi aset dan rekomendasi teknisnya ditargetkan rampung Desember 2026. Anggota DPD asal Kalimantan Utara, Marthin Billa, menyebut penyelesaian proyek ini ditunggu warga yang sudah menyiapkan lahan, sekaligus akan menunjang Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning-Mangkupadi. Proyek yang lebih besar, PLTA Kayan dengan potensi sekitar 9 gigawatt, masih dalam tahap mencari mitra pendanaan melalui skema Independent Power Producer PLN, dengan target operasi komersial pada 2031 sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.