Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menutup program pendampingan keuangan UMKM bernama PROMISE II IMPACT, yang berjalan sejak Maret 2023 bersama International Labour Organization (ILO) dan lembaga kerja sama Swiss SECO, sekaligus meluncurkan fase lanjutannya dalam acara di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, yang menyampaikan sambutan mewakili Menko Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa akses pembiayaan saja belum cukup untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah. Peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, serta keterhubungan dengan pasar disebut sama pentingnya agar UMKM bisa menciptakan pekerjaan yang layak.
Pemerintah menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen pada kuartal II 2026, rata-rata di atas 5 persen sejak kuartal II 2022, dengan UMKM sebagai salah satu penopangnya. Menurut data yang dipaparkan, ada 30,2 juta unit UMKM di Indonesia, 99,7 persen di antaranya usaha mikro, yang digabung disebut menyumbang 60,5 persen produk domestik bruto, menyerap 97 persen tenaga kerja, dan berkontribusi 15,7 persen dari total ekspor. Sementara itu, survei OJK (SNLIK) 2025 mencatat indeks inklusi keuangan, yakni persentase masyarakat yang sudah memiliki akses ke layanan keuangan, mencapai 93,61 persen, jauh di atas indeks literasi keuangan atau pemahaman cara memakainya yang baru 69,57 persen.
Dari sisi pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 23 September 2026 tercatat Rp232,66 triliun kepada 3,61 juta debitur dan diklaim menopang 10,83 juta tenaga kerja. Program PNM Mekaar, pembiayaan kelompok tanpa jaminan untuk perempuan berpenghasilan rendah, sudah melayani lebih dari 13 juta nasabah per Agustus 2026, dengan 73 persen di antaranya memakai skema syariah.
Program PROMISE II IMPACT sendiri sejak Maret 2023 tercatat menjangkau 25.378 UMKM melalui akses kredit formal atau tabungan senilai Rp584,3 miliar, serta melatih lebih dari 2.300 wirausahawan yang lebih dari 40 persennya perempuan. Dampaknya disebut terlihat di sejumlah daerah: sistem pencatatan digital (ERP) di KPBS Pangalengan yang menghubungkan 2.054 peternak sapi perah, rantai nilai minyak nilam di Aceh yang mengekspor 32 ton senilai Rp30 miliar, pembiayaan formal bagi 24 petani rumput laut di Sumba Timur, dan platform eSeaweed di Sulawesi Selatan.