Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, investasi nasional harus tumbuh 8 hingga 9 persen, setara kebutuhan modal Rp2.218 triliun sampai Rp2.258 triliun. Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyebut transisi energi bersih dan digitalisasi sebagai dua mesin utama yang harus berjalan bersamaan untuk menopang pertumbuhan tersebut. Ini penting bagi pelaku usaha karena menunjukkan skala modal yang dibutuhkan pemerintah dari investor, baik domestik maupun asing, dalam dua tahun ke depan.
Sebagai konteks, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,45 persen secara tahunan pada semester I 2026, sementara inflasi Agustus berada di 3,19 persen. Pemerintah memproyeksikan kebutuhan listrik nasional melonjak ke 700-800 terawatt-jam pada 2030, sehingga kapasitas pembangkit energi terbarukan ditargetkan naik hingga 100 gigawatt sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk menyalurkan listrik itu, pemerintah berencana membangun jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer agar pasokan ke industri dan pusat data tetap stabil.
Pertumbuhan PDB dibanding triwulan yang sama tahun lalu. Turun 0,32 poin dibanding Triwulan I 2026.
Sumber: Badan Pusat Statistik, [Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDB Seri 2010. Diolah The Signal.
Di luar perkotaan, program Listrik Desa yang telah menjangkau 1.505 lokasi pada 2025 ditargetkan meluas ke 4.390 lokasi pada 2026, dengan rasio elektrifikasi diharapkan mendekati 99 persen. Kemenko Perekonomian juga menyoroti potensi hilirisasi mineral seperti nikel, timah, bauksit, tembaga, emas, dan batu bara, termasuk ekosistem kendaraan listrik yang menurut kementerian bisa memberi nilai tambah hingga 67 kali lipat seiring permintaan global yang diperkirakan mencapai US$5,91 triliun pada 2045. Potensi pasir silika sebagai bahan baku panel surya disebut turut menarik minat kerja sama dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada dalam diversifikasi rantai pasok mineral kritis.
Untuk membiayai rencana besar ini, pemerintah mendorong instrumen seperti obligasi hijau, pembiayaan campuran dari lembaga donor dan swasta, serta kerja sama internasional JETP dan AZEC. Di sisi tenaga kerja, pemerintah memperluas Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi dan program vokasi untuk menyiapkan pekerja yang dibutuhkan industri hijau.