Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkuat rantai pasok pangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru, dengan perhatian khusus pada kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Upaya ini merespons kebutuhan menjaga stabilitas harga saat permintaan masyarakat biasanya melonjak di akhir tahun, sekaligus mengantisipasi gangguan produksi akibat perubahan iklim. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan hal itu dalam acara Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 di Makassar, Jumat (23/10).
Pemerintah mencatat inflasi pangan sudah mencapai 5,03 persen, dengan harga cabai merah besar melonjak 25,8 persen, cabai merah keriting 22 persen, dan cabai rawit 5,07 persen dibanding tahun sebelumnya. Untuk merespons itu, Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi menetapkan lima langkah: memperkuat program stabilisasi pasokan dan harga pangan, memperluas kredit murah bagi petani dan nelayan, mendorong kerja sama antar daerah antara wilayah surplus dan defisit pangan, memperkuat irigasi dan sistem peringatan dini menghadapi kekeringan El Nino, serta mempererat koordinasi tim pengendali inflasi pusat dan daerah dengan Bank Indonesia dan Bulog.
Perubahan harga barang dan jasa dibanding bulan sebelumnya. Naik 0,09 poin dibanding Agustus 2026. Posisinya di atas rata-rata 12 bulan terakhir (0,26%).
Sumber: Badan Pusat Statistik, Inflasi Bulanan (M-to-M). Diolah The Signal.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menjalankan paket stimulus tahap kedua senilai Rp26,34 triliun, terdiri dari insentif Rp2,04 triliun, program magang dan pelatihan vokasi Rp6,26 triliun untuk 150 ribu peserta, serta bantuan pangan Rp18,04 triliun berupa bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima manfaat. Pemerintah juga menggelontorkan dana stabilisasi harga kedelai senilai Rp500 miliar untuk membantu perajin tahu dan tempe menghadapi kenaikan bahan baku.
Di kawasan Sulampua sendiri, ekonomi Sulawesi tumbuh 6,95 persen dibanding tahun sebelumnya pada triwulan II 2026, sementara Maluku dan Papua tumbuh 4,46 persen. Pemerintah berencana melibatkan BUMN logistik dalam proyek percontohan kerja sama antar daerah di kawasan itu, dimulai dari komoditas penyumbang inflasi, serta menghubungkan petani dan nelayan dengan pembeli seperti BUMD dan perusahaan daerah untuk memperluas akses pasar. Setiap kerja sama antar daerah itu akan dilengkapi target volume, biaya distribusi, dan dampak harga yang terukur, dengan pelibatan Bank Indonesia dan tim pengendali inflasi daerah.