PT Pupuk Indonesia Pendukung Penjualan Regional 1A menggelar sosialisasi bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Sumatera Utara, untuk menjelaskan tata cara baru penyaluran pupuk bersubsidi. Kegiatan yang berlangsung Kamis (22/10/2026) ini digelar menjelang berlakunya petunjuk teknis (Juknis) nomor 33 tentang penyaluran pupuk subsidi, yang efektif mulai 1 September 2026. Pelibatan kejaksaan dalam sosialisasi ini penting karena pupuk bersubsidi berstatus barang yang diawasi pemerintah, sehingga pelanggaran penyalurannya bisa berujung pada proses hukum, bukan sekadar sanksi administratif.
Juknis 33 terbit pada 1 Juli 2026 dan baru berlaku efektif dua bulan kemudian. Menurut Senior Manager Penjualan Regional 1A Pupuk Indonesia, Ikdul Jumai, sosialisasi ini dibutuhkan karena ada perbedaan pemahaman di lapangan soal penebusan pupuk yang tidak sesuai dengan jadwal musim tanam, sehingga perlu disamakan persepsinya. Pertemuan ini melibatkan seluruh pihak dalam rantai distribusi, yaitu kios pupuk, PPTS, PUD, Dinas Pertanian, serta tim dari Kejari Karo.
Pupuk Indonesia menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan yang menyalurkan pupuk bersubsidi wajib tunduk pada aturan yang berlaku, dan pihak yang melanggar akan menanggung sendiri konsekuensinya. Penegasan ini sejalan dengan status pupuk bersubsidi sebagai komoditas yang diatur dan diawasi langsung oleh pemerintah, bukan barang yang bisa diperjualbelikan secara bebas sesuai mekanisme pasar.
Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Edmond Novvery Purba, mengatakan pihaknya akan turun langsung memantau penyaluran pupuk hingga ke kios, dengan fokus utama memastikan kesesuaian penyaluran dengan RDKK atau rencana definitif kebutuhan kelompok tani. Kejari Karo juga akan mengecek langsung ke kelompok tani di lapangan untuk memverifikasi data tersebut.