Kemenko dan BPS Sepakat Rumuskan Kebijakan Berbasis Data

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menggelar konferensi pers di Jakarta, Senin (12/10), usai bertemu dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Pertemuan ini membahas sejumlah data ekonomi terbaru yang akan dipakai sebagai acuan perumusan kebijakan, sebuah sinyal bahwa arah kebijakan pemerintah ke depan akan makin bersandar pada data resmi BPS ketimbang asumsi semata.

Dari sisi angka, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,45 persen pada semester I 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan inflasi tahunan 3,28 persen. Indeks aktivitas manufaktur (PMI) berada di level 52,4, yang berarti sektor pabrik masih dalam fase ekspansi karena berada di atas ambang 50. Neraca dagang Indonesia sepanjang Januari-Agustus 2026 juga mencatat surplus US$7,25 miliar, artinya nilai ekspor masih lebih besar dibanding impor pada periode tersebut.

Dradjad menyebut daya beli masyarakat juga masih terjaga, salah satunya terlihat dari transaksi pembayaran lewat kode QRIS yang melonjak lebih dari 100 persen. Menurutnya, lonjakan ini menunjukkan pergeseran pola belanja masyarakat ke platform daring, bukan penurunan konsumsi. Ia juga menjelaskan bahwa inflasi di Indonesia umumnya didorong oleh faktor pasokan atau biaya produksi, bukan oleh permintaan masyarakat yang berlebihan, sehingga menurutnya pengendalian harga perlu difokuskan pada perbaikan sisi suplai.

Dradjad menambahkan bahwa daerah-daerah dengan basis industri pengolahan dan kawasan industri yang kuat tercatat tumbuh di atas rata-rata nasional, dan temuan ini akan menjadi salah satu pijakan kebijakan Kemenko Perekonomian selanjutnya. Ia berencana mengevaluasi data BPS secara rutin setiap kuartal, serta mengajak Kepala BPS berkeliling ke kementerian dan lembaga lain untuk berbagi data demi memastikan kebijakan yang dirancang sesuai kondisi riil di lapangan.