Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar pertemuan konsultatif dengan Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, Asosiasi Emiten Indonesia, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, serta sejumlah emiten, di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (12/11). Pertemuan ini menghimpun masukan untuk memperkuat reformasi pasar modal, sebuah isu yang makin relevan karena bursa saham kini menjadi tempat banyak warga menyimpan dan mengembangkan tabungan mereka, bukan sekadar sarana perusahaan mencari modal.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyebut tiga arah utama yang didorong pemerintah. Pertama, program peningkatan nilai perusahaan yang mengadopsi praktik Jepang dan Korea Selatan, yaitu mendorong perusahaan terbuka memperbaiki tata kelola dan menggunakan modalnya lebih efisien agar performa dan harga sahamnya lebih menarik bagi investor. Kedua, mempercepat dan memperkuat penindakan atas pelanggaran aturan pasar modal, termasuk mempertimbangkan praktik negara lain, disertai komunikasi publik yang lebih jelas soal langkah pengawasan yang sudah diambil. Ketiga, memperluas edukasi dan literasi pasar modal bagi pemegang saham dan investor.

Pemerintah juga menyerap usulan soal kebijakan di sektor ekonomi riil yang dinilai bisa mendongkrak nilai emiten, misalnya soal pajak, bea masuk, dan pengembangan energi hijau, yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait. Dradjad menegaskan bahwa naik turunnya bursa kini berkaitan langsung dengan naik turunnya aset masyarakat yang sudah berinvestasi di pasar modal, sehingga negara disebut akan berupaya menjaga nilai aset tersebut. Ia juga mengundang investor asing untuk menyampaikan kendala yang mereka hadapi saat berinvestasi di Indonesia.