Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun langsung ke Sidoarjo, Jawa Timur, pada 14 November 2026 untuk memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Anggota KPPU Rhido Jusmadi bersama tim KPPU Surabaya mengunjungi dapur penyedia MBG di Kedungrejo, Kecamatan Waru, serta koperasi di Desa Bangah untuk menelusuri pola pengadaan bahan baku dan kemitraan usaha. Pemantauan ini penting karena kedua program tersebut menyalurkan dana dan barang dalam skala nasional, sehingga pola pasokan yang tertutup bagi pelaku usaha tertentu bisa berdampak luas bagi pemasok kecil dan koperasi di berbagai daerah.
Di dapur MBG Kedungrejo, yang melayani sekitar 2.400 penerima manfaat, Kepala SPPG Andi mengungkapkan bahwa hanya sekitar 40 persen bahan baku seperti telur puyuh, sayuran, dan beras dipasok oleh pelaku usaha lokal, warga setempat, dan BUMDes. Sisanya, sekitar 60 persen, dipenuhi melalui mitra yang juga menjadi pemilik dapur tersebut, termasuk pasokan daging ayam beku dari PT Japfa yang mensyaratkan Nomor Kontrol Veteriner dan sertifikat halal. KPPU juga menerima informasi soal fluktuasi harga ayam dan dugaan penimbunan oleh pemasok, yang menurut lembaga ini masih perlu didalami lebih jauh berdasarkan komoditas, pelaku, dan bukti pendukungnya. Rhido meminta pengelola dapur menyerahkan data pemasok, termasuk identitas koperasi pemasok telur, serta memastikan harga jual tidak melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan.
Di Desa Bangah, Ketua Koperasi Joni dan Sekretaris Anita menjelaskan bahwa KDKMP setempat mulai beroperasi mandiri dengan modal sendiri sejak Juni 2026, beranggotakan 102 orang, dan buka layanan setiap Selasa dan Sabtu. Koperasi menjual beras, gula, dan minyak goreng yang dipasok Perum Bulog dan ID FOOD, dengan harga yang dibedakan antara anggota dan nonanggota, dan sejumlah pelaku usaha sekitar turut mengambil barang dari koperasi ini.
Persoalan yang mengemuka dalam pertemuan itu adalah masuknya Agrinas sebagai pemasok barang ke koperasi tanpa didahului pemberitahuan dan pembahasan yang memadai dengan pengurus, menurut penjelasan Joni. Ia juga menyebut adanya perubahan jalur pasokan melalui Rumah Pangan Kita, gerai distribusi pangan milik Bulog, setelah Agrinas mulai terlibat dalam kegiatan koperasi. KPPU menyatakan akan mendalami struktur dan pola pasokan, mekanisme pembentukan harga, serta hubungan antarpelaku usaha di kedua program itu, dengan meminta data dan klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait sebelum menyampaikan masukan kepada Badan Gizi Nasional.
