Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui pengumuman resmi bertanggal 9 November 2026 memutuskan menghapus pencatatan saham (delisting) PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS), efektif 10 November 2026. Penyebab yang dicantumkan BEI adalah forced delisting dan go private, mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-N yang mengatur tiga kemungkinan alasan delisting paksa: kondisi signifikan yang berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha tanpa indikasi pemulihan memadai, tidak terpenuhinya syarat pencatatan di bursa, dan/atau saham yang disuspensi di Pasar Reguler maupun Pasar Tunai selama sedikitnya 24 bulan terakhir.
LMAS bukan satu-satunya yang terkena keputusan ini. Dalam pengumuman yang sama, BEI juga mendelisting 17 emiten lain secara bersamaan per tanggal efektif yang sama, yaitu COWL (Cowell Development), DUCK (Jaya Bersama Indo), ENVY (Envy Technologies Indonesia), GOLL (Golden Plantation), LCGP (Eureka Prima Jakarta), MABA (Marga Abhinaya Abadi), MTRA (Mitra Pemuda), PLAS (Polaris Investama), SBAT (Sejahtera Bintang Abadi Textile), SKYB (Northcliff Citranusa Indonesia), SRIL (Sri Rejeki Isman), SUGI (Sugih Energy), TDPM (Tianrong Chemicals Industry), TELE (Omni Inovasi Indonesia), TOYS (Sunindo Adipersada), TRIL (Triwira Insanlestari), dan UNIT (Nusantara Inti Corpora). Keputusan ini meneruskan pengumuman awal BEI tanggal 10 April 2026 yang sudah menyebut rencana delisting kelompok emiten yang sama.
Dengan dicabutnya status sebagai perusahaan tercatat, LMAS tidak lagi memiliki kewajiban sebagai emiten di BEI, dan bursa akan menghapus namanya dari daftar perusahaan tercatat. Bila perseroan suatu saat ingin mencatatkan sahamnya kembali, prosesnya harus mengikuti ketentuan pencatatan yang berlaku layaknya perusahaan baru. Delisting ini juga mencakup penghapusan pencatatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) milik perseroan, namun BEI menegaskan kewajiban membayar bunga dan pokok EBUS kepada pemegang EBUS tetap berlaku sesuai Perjanjian Perwaliamanatan. Selama LMAS masih berstatus perusahaan publik, perseroan tetap wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham publik dan memenuhi ketentuan keterbukaan informasi serta pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.