Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan pidato perdananya dalam jabatan baru itu di Investor Daily Summit 2026, Rabu (7/10), memetakan tugas lembaga yang baru dibentuk. Kemenko ini akan menyinkronkan program lintas kementerian seperti Investasi, Perindustrian, dan ESDM, mengkaji kemungkinan moratorium ekspor produk setengah jadi, mempercepat transisi energi, serta memastikan pengusaha di daerah penghasil sumber daya alam ikut kebagian manfaat.
Nikel jadi contoh yang disorot. Setelah ekspor bijih nikel dihentikan dan pembangunan smelter diwajibkan, nilai ekspor produk nikel melonjak dari US$3,3 miliar pada 2017-2018 menjadi US$34 miliar pada 2023, dan diproyeksikan US$38-40 miliar pada 2026. Bahlil menilai capaian itu belum tuntas karena sebagian besar produk smelter masih berbentuk setengah jadi, dikirim ke luar negeri sebelum kembali sebagai barang jadi, sehingga pemerintah mengkaji moratorium untuk mendorong pengolahan lebih lanjut di dalam negeri dengan alasan keberlanjutan bagi generasi mendatang.
Nilai barang yang dijual Indonesia ke luar negeri. Naik 0,40 miliar US$ dibanding Juli 2026. Naik 3 periode beruntun. Tertinggi dalam 32 bulan yang tercatat.
Sumber: Badan Pusat Statistik, Nilai Ekspor. Diolah The Signal.
Di sektor energi, lifting atau produksi minyak harian Indonesia saat ini hanya 600-610 ribu barel, jauh di bawah konsumsi yang mencapai 1,6 juta barel per hari. Pemerintah menempuh tiga langkah, yakni intervensi teknologi pada sumur-sumur tua, kerja sama pengelolaan sumur yang tidak terpakai, dan mempercepat proyek yang rencana pengembangannya sudah disetujui seperti Blok Masela yang kini mulai konstruksi. Keberhasilan program biodiesel B50 mendorong pemerintah menargetkan pencampuran bensin dengan 20 persen etanol (E20) pada 2027-2028 untuk menekan impor bensin, sementara pasokan batu bara diatur lewat kuota produksi tahunan atau RKAB agar seimbang dengan permintaan.
Bahlil juga menegaskan ruang bagi pengusaha kecil dan UMKM di daerah penghasil sumber daya agar tidak sekadar jadi penonton, serta menyatakan ekspor listrik ke negara lain boleh dilakukan asal harganya tetap ditentukan Indonesia, mengingat ada kepentingan geopolitik di baliknya. Ia menutup pidatonya dengan menyebut pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi tidak menambah beban anggaran negara karena memakai anggaran Kementerian ESDM yang sudah ada, dengan satu DIPA dan satu gaji menteri.