Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menghapus pencatatan saham PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA) dari papan pencatatan, efektif 10 November 2026. Dalam pengumuman bernomor Peng-DEL-00003/BEI.PP1/11-2026 yang diteken Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 BEI, Teuku Fahmi Ariandar, penyebab delisting tertulis sebagai 'Forced Delisting dan Go Private'. Keputusan ini menindaklanjuti pengumuman bursa sebelumnya pada 10 April 2026 yang sudah memberi sinyal awal rencana pencabutan status perusahaan tercatat MTRA.
BEI menjelaskan, penghapusan paksa pencatatan saham dilakukan berdasarkan Peraturan Bursa Nomor I-N, yang memungkinkan delisting jika perusahaan mengalami kondisi yang berdampak negatif signifikan pada kelangsungan usaha tanpa indikasi pemulihan yang memadai, tidak lagi memenuhi syarat pencatatan di bursa, atau sahamnya disuspensi sekurang-kurangnya 24 bulan berturut-turut di pasar reguler, pasar tunai, atau seluruh pasar. MTRA bukan satu-satunya emiten yang terkena dampak pada keputusan ini. Dalam pengumuman yang sama, BEI juga mendelisting 17 emiten lain secara bersamaan, yaitu COWL (Cowell Development), DUCK (Jaya Bersama Indo), ENVY (Envy Technologies Indonesia), GOLL (Golden Plantation), LCGP (Eureka Prima Jakarta), LMAS (Limas Indonesia Makmur), MABA (Marga Abhinaya Abadi), PLAS (Polaris Investama), SBAT (Sejahtera Bintang Abadi Textile), SKYB (Northcliff Citranusa Indonesia), SRIL (Sri Rejeki Isman), SUGI (Sugih Energy), TDPM (Tianrong Chemicals Industry), TELE (Omni Inovasi Indonesia), TOYS (Sunindo Adipersada), TRIL (Triwira Insanlestari), dan UNIT (Nusantara Inti Corpora).
Dengan status Perusahaan Tercatat dicabut, MTRA tidak lagi terikat kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi sebagai emiten di BEI, dan namanya dihapus dari daftar perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa. BEI menyebut delisting ini juga berlaku untuk efek bersifat utang dan sukuk yang pernah diterbitkan MTRA, meski penghapusan itu tidak menghilangkan kewajiban perusahaan membayar bunga dan pokok utang kepada pemegang efek tersebut sesuai perjanjian perwaliamanatan. BEI mengingatkan, selama MTRA masih berstatus perusahaan publik, perusahaan tetap wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham publik serta mematuhi aturan keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).