Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyoroti sejumlah risiko global yang masih membayangi investasi dan industri dalam negeri, termasuk dampak konflik di Selat Hormuz terhadap biaya logistik dan kepastian pasokan bahan baku. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan hal itu dalam diskusi panel di acara BIG Downstream Insights 2026 di Jakarta, Selasa (6/10). Peringatan ini relevan bagi pelaku usaha karena kenaikan biaya logistik akibat ketegangan di jalur pelayaran utama itu bisa menambah beban produksi, terutama bagi industri yang mengandalkan bahan baku impor.
Meski begitu, sejumlah indikator risiko global tercatat mereda. Indeks risiko geopolitik (Geopolitical Risk Index) menurun hingga Agustus 2026, dan indeks ketidakpastian kebijakan dagang (Trade Policy Uncertainty) juga melandai setelah mencapai titik tertinggi pada April 2026. Namun Susiwijono menegaskan risiko gangguan rantai pasok, naik turunnya harga komoditas, dan tekanan di pasar keuangan global masih perlu diwaspadai.
Di sisi investasi, realisasi penanaman modal pada semester I 2026 tercatat Rp1.010 triliun, atau mendekati separuh dari target tahun ini sebesar Rp2.041 triliun, menurut data yang dipaparkan Kemenko Perekonomian. Pemerintah juga sedang meninjau ulang skema insentif fiskal, termasuk fasilitas tax holiday atau pembebasan pajak badan bagi investor besar, menyusul berlakunya pajak minimum global sebesar 15 persen yang kini diterapkan banyak negara. Aturan itu berpotensi membuat potongan pajak yang diberikan Indonesia justru ditagih balik oleh negara asal investor, sehingga pemerintah perlu menyesuaikan desain insentifnya agar tetap menarik.
Pemerintah menyebut perluasan akses pasar lewat kerja sama dagang seperti Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Free Trade Agreement (FTA) akan terus didorong sebagai bagian dari strategi memperkuat hilirisasi dan daya saing industri nasional. Langkah ini sekaligus ditujukan untuk menarik investasi baru, terutama dari investor yang mencari lokasi produksi alternatif di tengah ketegangan dagang dan kebijakan tarif sejumlah negara.