Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan fundamental ekonomi domestik masih kuat di tengah proyeksi perbaikan ekonomi global pada 2027, sekaligus menyiapkan dasar untuk menaikkan target pertumbuhan ekonomi nasional menjadi 6 persen tahun depan dan 8 persen dalam jangka menengah. Sinyal ini penting bagi investor dan pelaku usaha karena menunjukkan arah kebijakan serta besaran pembiayaan yang diproyeksikan mengalir ke sektor riil.

Sejumlah indikator yang dipaparkan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo antara lain pertumbuhan ekonomi 5,45 persen pada semester I 2026, inflasi yang terkendali di 3,28 persen pada September 2026, dan realisasi investasi Januari-September 2026 sebesar Rp1.539,2 triliun atau tumbuh 7,3 persen dibanding tahun sebelumnya. Indeks aktivitas manufaktur (PMI) juga naik ke 52,4 dari sebelumnya di bawah angka 50, yang berarti sektor manufaktur sedang berekspansi setelah sempat menyusut. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,65 persen dan rasio ketimpangan (Gini) di 0,368, semakin rendah angka ini berarti kesenjangan semakin menyempit.

Di sektor perbankan, penyaluran kredit tumbuh 13,65 persen dan dana pihak ketiga tumbuh 10,94 persen per Agustus 2026, sementara rasio kecukupan modal bank berada di 24,10 persen dan kredit bermasalah terjaga di 2,11 persen. Pemerintah juga mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp250,43 triliun dan bantuan sosial Rp115,8 triliun sebagai bentuk alokasi dana untuk masyarakat dan pelaku usaha kecil.

Untuk menopang target pertumbuhan yang lebih tinggi, pemerintah menyebut 26 proyek hilirisasi senilai Rp225 triliun yang diproyeksikan membuka sekitar 37.833 lapangan kerja baru. Tiga syarat yang disebut menjadi penentu tercapainya target itu adalah investasi yang tumbuh lebih cepat dari produk domestik bruto, peningkatan produktivitas, dan ekspor bernilai tambah dengan dukungan logistik yang efisien. Pemerintah mengklaim telah memperkuat kepastian berusaha lewat PP Nomor 28 Tahun 2025 dan penyederhanaan izin berbasis risiko untuk mempercepat realisasi investasi.