Pemerintah menetapkan empat prioritas strategis untuk mewujudkan apa yang disebut kedaulatan kecerdasan buatan atau Sovereign AI. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam forum Artificial Intelligence Impact Summit 2026 di Jakarta, Rabu (21/10). Fokusnya mendorong pemanfaatan AI agar tidak berhenti di wacana, mengingat ekonomi digital Indonesia diproyeksikan bernilai US$100-130 miliar tahun ini, dengan potensi kontribusi AI naik ke US$360-400 miliar pada 2030.
Prioritas pertama menyasar infrastruktur energi, karena kapasitas pusat data nasional saat ini baru 0,45-0,58 gigawatt. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034, kapasitas listrik akan ditambah hingga 70 gigawatt, didukung program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt puncak. Artinya pemerintah menilai kendala utama berkembangnya industri AI bukan cuma soal perangkat lunak, melainkan juga ketersediaan listrik untuk menjalankan server berkapasitas besar.
Prioritas kedua dan ketiga menyasar sumber daya manusia serta penerapan di sektor riil. Pemerintah menargetkan pemenuhan 9 juta talenta digital pada 2030 lewat program Beasiswa Digital Talent dan potongan pajak hingga 200 persen bagi perusahaan yang membiayai pelatihan vokasi karyawan. Danantara, lembaga pengelola investasi milik negara, juga bekerja sama dengan perusahaan desain cip Arm untuk melatih 15.000 insinyur desain semikonduktor dalam tiga tahun. Penerapan AI sendiri diarahkan ke manufaktur, rantai pasok, dan layanan publik seperti sistem perizinan OSS, dengan modal basis 229 juta pengguna internet dan 22 juta UMKM yang sudah terdigitalisasi.
Prioritas keempat menyangkut tata kelola dan kerja sama global. Indonesia menjadi anggota pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO), yang menurut pemerintah berpotensi membuka peluang investasi senilai US$8-12 miliar. Indonesia juga menjalin Project NUSA, kolaborasi AI dengan Singapura, serta meluncurkan sejumlah inisiatif berbahasa Indonesia seperti AI.ID dan KORIKA. Airlangga menegaskan penerapan AI di semua sektor harus tetap mengutamakan keamanan, akuntabilitas, dan kepastian aturan, meski bentuk aturan itu sendiri belum dipaparkan dalam forum tersebut.