Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar forum koordinasi kredit program pemerintah di Yogyakarta pada 25 September 2026, mengumpulkan kementerian, pemerintah daerah, bank penyalur, dan lembaga penjamin untuk mempercepat penyaluran kredit bersubsidi di sisa tahun ini. Forum ini juga menjadi bagian persiapan menuju acara Internasionalisasi Kredit Program yang direncanakan tahun ini, di tengah kebutuhan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus membesar.
Pemerintah memperkirakan kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan UMKM dan dana yang tersedia bisa mencapai Rp2.400 triliun pada 2026, jauh lebih besar dibanding total kredit program yang sudah disalurkan. Hingga 23 September 2026, realisasi kredit program baru mencapai Rp258,75 triliun, setara 78,47 persen dari target tahun ini. Sebagian besar, yakni 67,84 persen, mengalir ke sektor produksi seperti usaha dagang dan manufaktur kecil.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai program terbesar sudah menyalurkan Rp232,66 triliun dari target Rp290,52 triliun kepada 3,61 juta peminjam, dengan klaim pemerintah program ini menopang 10,83 juta lapangan kerja. Di Yogyakarta sendiri, penyaluran KUR tercatat Rp4,24 triliun untuk 74.443 peminjam. Untuk kredit perumahan bersubsidi, penyaluran mencapai Rp25,78 triliun kepada 110.286 peminjam, sementara kredit alat pertanian dan kredit untuk industri padat karya masing-masing baru menyentuh Rp169,76 miliar dan Rp137,92 miliar.
Pemerintah juga menyiapkan skema baru: Kredit Usaha Pertanian sebagai perluasan dari kredit alat pertanian, dengan batas pinjaman usaha ternak Rp500 juta sampai Rp10 miliar, kenaikan target kredit perumahan tahun ini menjadi Rp50 triliun untuk menopang program tiga juta rumah, serta Kredit Perempuan Prasejahtera dengan batas pinjaman hingga Rp15 juta berdasarkan aturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2026. Dalam forum itu, Kementerian UMKM melaporkan lebih dari 1,6 juta peminjam baru KUR tahun ini dan lebih dari 700 ribu peminjam yang dianggap sudah 'naik kelas' sehingga tidak lagi perlu subsidi, sementara Kementerian Pertanian memperkirakan satu unit combine harvester yang dibiayai lewat kredit alat pertanian bisa memberi manfaat ekonomi hingga Rp1,79 miliar per tahun lewat efisiensi biaya dan peningkatan intensitas tanam.