Pemerintah sedang menyusun aturan yang akan menutup akses rumah tangga paling mampu terhadap Pertalite, BBM bersubsidi yang selama ini bisa dibeli siapa saja. Kelompok yang disasar adalah desil 9 dan 10, yaitu rumah tangga dengan pengeluaran per kapita paling tinggi dalam pengelompokan ekonomi pemerintah. Kalau aturan ini jadi berlaku, mereka harus pindah ke BBM nonsubsidi seperti Pertamax.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembahasan ini dilakukan bersama Kementerian ESDM dan sifatnya bertahap, bukan langsung diberlakukan dalam waktu dekat. Ia menyebut penerapannya baru akan berjalan beberapa bulan ke depan, dengan target sebelum tahun 2027 atau paling lambat akhir 2026. Purbaya menegaskan skema ini masih dikaji dan belum final.
Salah satu mekanisme yang sedang dipertimbangkan adalah sistem otomatis di SPBU yang bisa mengenali dan menolak transaksi Pertalite dari konsumen yang teridentifikasi masuk desil 9 atau 10. Dengan begitu, pembatasan tidak lagi bergantung pada kejujuran pembeli, melainkan pada data pengeluaran rumah tangga yang sudah dipegang pemerintah.
Sebagai gambaran, pengelompokan desil ini membagi rumah tangga menjadi 10 tingkat berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan, dari yang terendah hingga tertinggi. Desil 1 mencakup rumah tangga dengan pengeluaran di bawah Rp500 ribu per kapita per bulan, sementara desil 2 berada di kisaran Rp500 ribu hingga Rp700 ribu. Semakin tinggi angka desilnya, semakin besar pengeluaran rumah tangga tersebut, dan desil 9-10 berada di puncak kelompok ini.