Pemerintah tengah mematangkan opsi baru untuk membatasi konsumsi Pertalite bersubsidi agar tepat sasaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, rencana ini menyasar masyarakat dari kelompok ekonomi atas yang dinilai sudah tidak memerlukan bantuan bahan bakar bersubsidi. Bagi masyarakat luas, kebijakan ini penting karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan anggaran subsidi energi negara.
Skema yang sedang dibahas adalah melarang kelompok desil 9 dan 10, yakni lapisan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi, untuk membeli Pertalite dan mengalihkan mereka ke BBM nonsubsidi. Purbaya menegaskan penerapannya tidak akan langsung menyeluruh, melainkan bertahap dalam beberapa bulan ke depan setelah sistem pendukungnya rampung disiapkan. Hingga saat ini, kebijakan tersebut masih berstatus pembahasan dan belum memiliki jadwal pasti pemberlakuan.
Menurut Purbaya, langkah pengendalian subsidi ini perlu dilakukan secara terukur mengingat harga minyak dunia masih bergerak fluktuatif. Pemerintah ingin memastikan penyesuaian kebijakan subsidi tidak sampai mengganggu kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga akhir tahun.
Wacana ini mengemuka usai Purbaya menerima kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (11/8/2026), yang juga membahas kondisi APBN secara umum. Purbaya menyebut Kementerian ESDM sebagai salah satu penyumbang besar penerimaan negara bukan pajak, sehingga koordinasi kedua pihak difokuskan pada upaya menjaga keamanan APBN sampai penghujung tahun.