Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta sejumlah pakar menggelar diskusi di Jakarta, Kamis (15/10), membahas kesiapan Indonesia menghadapi era komputasi kuantum, teknologi yang di masa depan berpotensi membongkar sistem enkripsi yang saat ini melindungi data digital. Topik ini penting karena ekonomi digital Indonesia semakin bergantung pada kepercayaan terhadap keamanan data, mulai dari transaksi perbankan hingga belanja daring.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian, Ali Murtopo Simbolon, menyebut nilai transaksi ekonomi digital Indonesia hampir US$100 miliar pada 2025, naik 14 persen dari tahun sebelumnya, dan diproyeksikan menembus US$340 miliar pada 2030. Bank Indonesia mencatat 12,99 miliar transaksi pembayaran digital pada kuartal ketiga 2025, tumbuh 38,08 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, menandakan makin besarnya volume data pembayaran yang perlu diamankan.
Pertumbuhan PDB dibanding triwulan yang sama tahun lalu. Turun 0,32 poin dibanding Triwulan I 2026.
Sumber: Badan Pusat Statistik, [Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDB Seri 2010. Diolah The Signal.
Kemenko Perekonomian menyoroti risiko yang disebut 'kumpulkan sekarang, bongkar nanti': pihak tak berwenang bisa menyimpan data terenkripsi saat ini, lalu membongkarnya begitu komputer kuantum cukup kuat untuk memecahkan kode pengamanannya. Untuk mengantisipasi itu, pemerintah mendorong penyiapan sistem enkripsi generasi baru yang tahan terhadap komputer kuantum, termasuk memetakan data yang perlu dilindungi lebih dulu dan menyiapkan sumber daya manusia yang memahaminya. Indonesia juga menjajaki kerja sama pengembangan kecerdasan buatan dengan mitra dari Amerika Serikat dan Tiongkok, serta bersiap menandatangani kesepakatan ekonomi digital ASEAN (ASEAN DEFA) pada November, yang menurut Kemenko Perekonomian berpotensi mendongkrak nilai ekonomi digital kawasan dari US$1 triliun menjadi US$2 triliun.
BSSN disebut sudah membentuk gugus tugas nasional untuk menyiapkan migrasi ke sistem enkripsi tahan kuantum tersebut, dengan kelompok kerja yang menangani kebijakan, aspek teknis, serta pengembangan industri dan talenta. Kemenko Perekonomian menekankan bahwa kerja sama dengan negara lain bisa menjadi sarana belajar, tetapi Indonesia tetap perlu membangun platform keamanan siber sendiri agar tidak bergantung penuh pada teknologi asing.