Pemerintah meminta PT Pertamina mempercepat pengiriman bahan bakar minyak ke berbagai daerah, dengan fokus khusus pada penambahan kapal pengangkut untuk rute dari Jawa Timur ke Bali. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga menjabat Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan permintaan itu muncul karena sejumlah wilayah yang mengandalkan jalur laut mengalami kendala pasokan, bukan karena kekurangan stok. Ia menyampaikan hal ini dalam keterangan pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Menurut Bahlil, stok BBM secara nasional saat ini berada di level 16 sampai 18 hari konsumsi, yang menurutnya masih dalam batas aman. Ia menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi bukan pada jumlah stok maupun kapasitas kilang, melainkan pada jalur pengiriman yang perlu ditambah kapasitasnya, sehingga penambahan kapal menjadi solusi yang diminta pemerintah.

Kondisi berbeda terjadi pada BBM jenis RON 90, yang stoknya tercatat di bawah 20 hari. Bahlil mengaitkan hal ini dengan pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM beroktan lebih tinggi ke RON 90. Ia memperkirakan ketahanan stok RON 90 bisa kembali ke level 20 hari dalam waktu sekitar satu pekan, meski perkiraan tersebut masih perlu dipantau realisasinya.

Di sisi pengawasan, pemerintah juga meminta aparat menindak penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk praktik modifikasi tangki kendaraan yang digunakan untuk membeli BBM subsidi dalam jumlah besar sebelum dijual kembali dengan harga industri. Bahlil menyebut pemantauan terhadap stok, kelancaran distribusi, dan pengawasan penyalahgunaan ini akan terus dilakukan ke depan.