Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menghapus pencatatan saham PT Nusantara Inti Corpora Tbk dengan kode UNIT dari Papan Pencatatan Pengembangan, efektif 10 November 2026. Keputusan ini tertuang dalam pengumuman bernomor Peng-DEL-00004/BEI.PP3/11-2026 yang ditandatangani Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 BEI, Lidia M. Panjaitan, dengan alasan yang tercatat adalah forced delisting dan go private.
Pencabutan ini merupakan bagian dari kebijakan Bursa terhadap 18 perusahaan tercatat sekaligus, mengacu pada pengumuman sebelumnya tanggal 10 April 2026 dan Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Delisting dan Relisting. Selain UNIT, perusahaan lain yang delisting pada tanggal yang sama adalah COWL (Cowell Development), DUCK (Jaya Bersama Indo), ENVY (Envy Technologies Indonesia), GOLL (Golden Plantation), LCGP (Eureka Prima Jakarta), LMAS (Limas Indonesia Makmur), MABA (Marga Abhinaya Abadi), MTRA (Mitra Pemuda), PLAS (Polaris Investama), SBAT (Sejahtera Bintang Abadi Textile), SKYB (Northcliff Citranusa Indonesia), SRIL (Sri Rejeki Isman), SUGI (Sugih Energy), TDPM (Tianrong Chemicals Industry), TELE (Omni Inovasi Indonesia), TOYS (Sunindo Adipersada), dan TRIL (Triwira Insanlestari). Bursa berwenang melakukan delisting paksa jika perusahaan mengalami kondisi yang berdampak negatif signifikan terhadap kelangsungan usahanya tanpa indikasi pemulihan, tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan, atau sahamnya disuspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai selama minimal 24 bulan terakhir.
Dengan dicabutnya status sebagai perusahaan tercatat, UNIT tidak lagi memiliki kewajiban sebagai perusahaan tercatat dan namanya dihapus dari daftar BEI, meski proses pencatatan kembali tetap terbuka di kemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku. Delisting ini juga mencakup efek bersifat utang dan sukuk yang pernah diterbitkan perseroan, namun kewajiban membayar bunga dan pokoknya kepada pemegang efek tersebut tetap berlaku sesuai perjanjian perwaliamanatan. Selama masih berstatus perusahaan publik, UNIT tetap wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham publik dan memenuhi ketentuan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.