Pemerintah Arab Saudi mulai menata persiapan ibadah Haji 1448 Hijriah atau Haji 2027 lebih awal dari biasanya. Negara-negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia, diminta menuntaskan seluruh urusan administrasi, kontrak layanan, hingga penerbitan visa sebelum batas waktu 1 Syawal. Ketentuan ini penting bagi calon jemaah karena menentukan seberapa cepat kepastian keberangkatan bisa diperoleh.

Permintaan ini disampaikan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfig Al-Rabiah, dalam pertemuan dengan perwakilan kantor urusan haji dari 76 negara. Pertemuan tersebut digelar di sela Konferensi dan Pameran Haji keenam di Jeddah Superdome pada 8 hingga 11 November 2026. Selain mempercepat kontrak dan visa, negara pengirim jemaah juga diminta segera mengikat kesepakatan awal dengan maskapai penerbangan, dan seluruh kontrak wajib dicatat melalui satu platform elektronik resmi.

Aspek kesehatan dan keselamatan jemaah ditegaskan sebagai prioritas yang tidak bisa ditawar. Setiap negara wajib memastikan calon jemaahnya menjalani pemeriksaan medis menyeluruh serta mendapat vaksinasi yang dipersyaratkan sebelum berangkat ke Arab Saudi. Ketentuan ini mengantisipasi risiko selama rangkaian ibadah yang melibatkan mobilitas tinggi dan kerumunan jemaah dalam jumlah besar dari berbagai negara.

Arab Saudi juga menekankan pentingnya data jemaah yang lengkap dan akurat sebagai dasar perencanaan operasional, mulai dari pengaturan perjalanan, akomodasi, transportasi, hingga pengelolaan kepadatan di lokasi-lokasi ibadah.