Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga menjabat Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, meminta pelaku UMKM dan pengusaha daerah mendapat porsi lebih besar dalam proyek-proyek hilirisasi sumber daya alam. Ia menilai keberhasilan hilirisasi semestinya tidak hanya diukur dari nilai tambah ekonomi, tapi juga dari seberapa luas manfaatnya dirasakan pengusaha lokal di wilayah tempat proyek itu berlangsung. Pernyataan itu disampaikan Bahlil kepada awak media di Jakarta, Senin (9/11).
Bahlil mencontohkan pengalamannya semasa menjadi Ketua Umum HIPMI, ketika perusahaan besar asal Jakarta membangun fasilitas hilirisasi di daerah namun tetap mengambil seluruh kebutuhan pengadaan dari Jakarta, mulai dari barang sekecil gunting kuku hingga jasa potong rambut. Menurutnya, pola semacam itu membuat pengusaha di daerah penghasil sumber daya alam tidak kebagian peran dalam rantai pasok proyek yang justru berdiri di wilayah mereka sendiri.
Untuk mengubah pola tersebut, Bahlil menyebut pemerintah telah menerbitkan keputusan menteri yang melarang penggunaan kontraktor yang terafiliasi dengan perusahaan induk proyek, sekaligus mewajibkan pelibatan pengusaha daerah dalam kegiatan pertambangan. Ia mengakui kebijakan ini banyak dikritik oleh kalangan pengusaha besar karena mengubah kebiasaan pengadaan yang selama ini berjalan.
Bahlil juga menyoroti ketimpangan dalam kepemilikan izin usaha pertambangan atau IUP, dengan menyinggung cadangan nikel di Sulawesi dan Maluku yang berada di wilayah masyarakat setempat, namun jumlah pengusaha asli daerah tersebut yang benar-benar memegang IUP masih sangat terbatas.