Bahlil Ubah Aturan, PNBP Kini Lebih Penting dari Produksi

Kementerian ESDM mengubah cara mengelola komoditas batu bara dan nikel, tidak lagi semata bertumpu pada besar-kecilnya volume produksi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut perubahan ini ditempuh lewat pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) serta mekanisme ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (SDI). Alasannya, selama ini harga nikel dan batu bara Indonesia banyak ditentukan oleh pembeli atau pihak dari luar negeri, sehingga hasil penjualan komoditas strategis nasional dinilai belum optimal.

Bahlil mengklaim penataan keseimbangan pasokan dan permintaan yang mulai dijalankan pemerintah membuat harga batu bara Indonesia kini lebih diperhitungkan di pasar internasional. Ia juga menyebut harga nikel tidak lagi mudah dipermainkan pihak tertentu, meski tidak merinci mekanisme pengendalian harga tersebut atau kapan BMKS mulai beroperasi penuh.

Sebagai gambaran, produksi batu bara nasional sepanjang 2025 tercatat 817,48 juta ton, menurut data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM. Produksi Januari-Juli 2026 baru mencapai 423,71 juta ton, dengan rata-rata sekitar 60,5 juta ton per bulan, lebih rendah dibanding rata-rata bulanan 2025 yang sekitar 68 juta ton. Meski produksi melambat, Bahlil menyebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor batu bara justru meningkat.

Bahlil menegaskan fokus pemerintah bukan lagi mengejar volume produksi setinggi mungkin, melainkan memaksimalkan pendapatan negara dari sektor tambang. "Artinya, kita ingin produksinya tidak terlalu banyak, tapi pendapatan negara itu yang paling penting," ujar Bahlil di Balai Sudirman, Jakarta, Senin (21/9/2026).