Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo bertemu dengan Wali Kota Batam yang juga Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, di Kepulauan Riau, Selasa (10/11). Pertemuan ini membahas penguatan daya saing investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, termasuk perhatian pada praktik pelaporan nilai impor yang direndahkan dari harga sebenarnya (underinvoicing), masuknya barang bekas impor, serta impor ilegal yang dinilai berpotensi mengganggu iklim usaha di kawasan tersebut.
Secara makro, ekonomi Batam tercatat tumbuh 7,28 persen pada kuartal II 2026, lebih tinggi dari pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau yang sebesar 6,99 persen dan nasional 5,29 persen. Hingga kuartal III 2026, realisasi investasi di Batam mencapai Rp59,73 triliun, atau 85,33 persen dari target tahunan sebesar Rp70 triliun.
Nilai barang yang dibeli Indonesia dari luar negeri. Naik 1,17 miliar US$ dibanding Agustus 2026. Posisinya di atas rata-rata 12 bulan terakhir (22.684,6).
Sumber: Badan Pusat Statistik, Nilai Impor. Diolah The Signal.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mengaitkan pertumbuhan investasi tersebut dengan sejumlah indikator sosial. Indeks Pembangunan Manusia Batam, yang mengukur kualitas hidup dari sisi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, naik dari 83,32 pada 2024 menjadi 83,80 pada 2025. Angka kemiskinan di Batam tercatat turun menjadi 3,81 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka turun selama dua tahun berturut-turut hingga mencapai 7,57 persen.
Di luar isu investasi besar, pemerintah menghadirkan program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) Mekaar dengan bunga 8 persen untuk pelaku usaha mikro perempuan dari keluarga prasejahtera. Program ini menawarkan plafon pembiayaan hingga Rp15 juta tanpa agunan tambahan, dengan bunga flat 8 persen per tahun yang disubsidi pemerintah senilai Rp2,62 triliun, menyasar 1,7 juta nasabah hingga akhir 2026. Skema ini mengikuti model pembinaan kelompok PT PNM (Persero) yang disertai pendampingan rutin.
Pemerintah juga menekankan pentingnya implementasi efektif PP Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 untuk memberi kepastian hukum dan efisiensi logistik di Batam. Untuk menopang investasi besar seperti pusat data di Nongsa Digital Park, pemerintah bersama BP Batam menyiapkan langkah menjaga pasokan listrik dan air baku, termasuk rekayasa cuaca dan teknologi penyulingan air laut (Sea Water Reverse Osmosis).