Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 (PMK-71) dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 di Aula KPP Pratama Cirebon Satu pada 3 November 2026. Acara ini menyasar Wajib Pajak dan konsultan pajak dari wilayah Ciayumajakuning yang dilayani empat kantor pajak, yakni KPP Pratama Cirebon Satu, Cirebon Dua, Indramayu, dan Kuningan yang wilayah kerjanya juga mencakup Majalengka.
Aturan PMK-71 memberi keringanan sanksi administrasi pajak. Wajib Pajak dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang masih memuat utang pokok dapat menghapus seluruh sanksinya, asalkan pokok pajak tersebut sudah dilunasi. Sementara Wajib Pajak yang hanya menerima Surat Tagihan Pajak (STP) tanpa utang pokok bisa memangkas 90 persen sanksinya dengan membayar 10 persen dari nilai sanksi yang terutang.
Permohonan fasilitas ini dibuka hingga 1 Oktober 2028. Bukti kekhilafan yang sebelumnya memerlukan proses panjang kini cukup dibuktikan lewat surat pernyataan bermeterai, tanpa audit finansial berlapis. Skema ini tetap berlaku bagi ketetapan pajak yang rekeningnya sudah diblokir atau disita sebagian oleh otoritas pajak, dan persentase keringanan ditentukan dari tanggal pelunasan atau pelaporan SPT Wajib Pajak.
Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, Hestu Yoga Saksama, menyebut kebijakan ini sebagai bentuk relaksasi dari Menteri Keuangan agar beban Wajib Pajak berkurang dan usahanya bisa berjalan lebih lancar. Meski begitu, Pasal 36 UU KUP membatasi pengajuan permohonan maksimal dua kali untuk setiap ketetapan pajak. DJP Jawa Barat II mengimbau pelaku usaha di Cirebon Raya, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan untuk berkonsultasi lewat helpdesk KPP terdekat atau Account Representative masing-masing.