Bank Indonesia menegaskan penerapan dua aturan yang mewajibkan penyelenggara layanan pembayaran digital, seperti dompet elektronik dan aplikasi transfer, untuk transparan soal produk, memperlakukan pengguna secara adil, menjaga keamanan data, serta mencegah dan menangani transaksi yang terindikasi penipuan. Ketentuan itu diatur dalam PBI Nomor 6 Tahun 2026 dan PADG Nomor 32 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia. Penegasan ini disampaikan Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta saat meluncurkan Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11). Aturan ini penting karena menyangkut keamanan dana dan data pribadi pengguna di tengah makin banyaknya transaksi lewat aplikasi pembayaran digital.

Survei Nasional Pelindungan Konsumen BI 2026 mencatat Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran berada di angka 77,03, naik dari 64,67 pada 2023. Angka ini mengukur seberapa paham dan mampu masyarakat mengenali risiko transaksi digital, bertransaksi dengan aman, serta memperjuangkan haknya saat ada masalah. Meski naik, BI menyebut tingkat keberdayaan konsumen itu belum masuk kategori tertinggi yang mereka sebut "Berdaya", sehingga edukasi ke publik masih dianggap perlu diperluas.

Selain soal kewajiban penyelenggara, BI dan OJK juga menandatangani Petunjuk Pelaksanaan Bersama mengenai penyelesaian sengketa pembayaran digital di luar pengadilan lewat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Lewat kerja sama ini, konsumen yang pengaduannya tak selesai di tingkat penyelenggara bisa menempuh jalur LAPS sesuai kewenangan masing-masing otoritas. BI juga mengimbau masyarakat menerapkan prinsip "Kalau Ragu, STOP Dulu": memverifikasi identitas lawan transaksi dan menjaga kerahasiaan PIN, kata sandi, serta kode OTP sebelum bertransaksi. Jika penyelenggara tak merespons pengaduan, konsumen bisa menghubungi layanan BI lewat BICARA di nomor 131.

Dari sisi jangkauan, BI melaporkan hingga Oktober 2026 sebanyak 86 penyelenggara jasa sistem pembayaran ikut dalam kampanye edukasi GEBER PK lewat 4.441 unggahan dan 71 video bersama, dengan total lebih dari 151 juta penayangan daring, 36 juta pendengar radio dan iklan layanan masyarakat, serta 2,3 juta peserta edukasi tatap muka. Sepanjang 2026, BI juga mencatat telah menggelar 9.575 kegiatan edukasi di berbagai wilayah Indonesia dengan estimasi jangkauan 36,7 juta orang.