Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia naik menjadi US$458,9 miliar pada triwulan III 2026, dari US$455,4 miliar pada triwulan sebelumnya, atau tumbuh 7,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini seluruhnya berasal dari utang pemerintah, sementara utang swasta justru turun. Pergeseran ini penting karena menunjukkan siapa yang kini menanggung lebih banyak beban utang luar negeri, pemerintah lewat APBN atau korporasi swasta, dengan konsekuensi yang berbeda bagi anggaran negara dan arus modal asing.
Utang luar negeri pemerintah tercatat US$220,2 miliar pada triwulan III 2026, naik dari US$216,3 miliar pada triwulan sebelumnya. Menurut BI, kenaikan ini terutama didorong oleh masuknya lebih banyak investor asing ke surat berharga negara serta pencairan pinjaman baru. Dana ini dipakai membiayai berbagai sektor, terbesar untuk jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen), administrasi pemerintahan dan jaminan sosial (20,8 persen), jasa pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,4 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).
Sebaliknya, utang luar negeri swasta turun tipis menjadi US$196,3 miliar dari US$196,7 miliar, karena baik perusahaan keuangan maupun perusahaan non-keuangan sama-sama mengurangi pinjaman dari luar negeri. Utang swasta ini terkonsentrasi di empat sektor, industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, yang bersama-sama menyumbang 80,5 persen dari total utang swasta.
Secara keseluruhan, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto tercatat 30,9 persen pada triwulan III 2026. Sebanyak 84,3 persen dari total utang ini berjangka panjang, dengan seluruh utang pemerintah berstatus jangka panjang dan 76,6 persen utang swasta juga berjangka panjang.
