PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA) mengajukan rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) II, yakni menerbitkan sebanyak-banyaknya 350.000.000 saham biasa baru dengan nilai nominal Rp100 per saham, atau setara maksimal 5,69 persen dari seluruh saham yang telah disetor penuh. Karena tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, pemegang saham lama tidak otomatis mendapat jatah membeli saham baru ini. Pembayaran atas saham baru dilakukan tunai, dan rencana ini masih memerlukan persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS Independen yang dijadwalkan Jumat, 11 Desember 2026.
Perseroan menyatakan dana hasil PMTHMETD II akan dipakai seluruhnya sebagai modal kerja untuk penyaluran kredit, sekaligus untuk memenuhi kewajiban modal inti minimum bank. Per 30 September 2026, modal inti Bank Ina tercatat Rp2,64 triliun. Pelaksanaan bisa dilakukan sekaligus atau bertahap dalam dua tahun sejak RUPS Independen menyetujuinya. Perseroan wajib mengumumkan rencana pelaksanaan kepada OJK dan publik paling lambat lima hari kerja sebelum eksekusi, lalu melaporkan hasilnya, termasuk pihak penyetor, jumlah, dan harga saham, paling lambat dua hari kerja setelahnya.
Rencana ini menyusul PMTHMETD I yang baru rampung: dari jatah maksimal 80.000.000 saham (1,30 persen) yang disetujui pemegang saham independen pada Juni 2026, Bank Ina akhirnya menerbitkan 13.812.155 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp3.620 per saham pada 3 November 2026. Karena PMTHMETD I sudah selesai, perseroan berhak mengajukan PMTHMETD II hingga 10 persen saham, namun memilih mengajukan maksimal 5,69 persen. Susunan pemegang saham per 3 November 2026 menunjukkan PT Indolife Pensiontama sebagai pengendali menguasai 22,78 persen, PT Samudra Biru 18,12 persen, PT Gaya Hidup Masa Kini 11,81 persen, dan publik 47,29 persen, dengan free float 20,63 persen. Secara keuangan, total aset Bank Ina naik menjadi Rp31,3 triliun pada akhir 2025 dari Rp24,4 triliun setahun sebelumnya, tetapi total ekuitas justru turun menjadi Rp3,31 triliun dari Rp3,61 triliun.
