Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) menegaskan bahwa program peremajaan sawit rakyat dan pengembangan biodiesel bukan dua agenda yang bersaing, melainkan saling mengunci satu sama lain. Pernyataan ini disampaikan dalam forum Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali, yang membahas proyeksi harga sawit hingga 2027. Penegasan ini penting karena menyangkut dua kebutuhan sekaligus, yaitu ketersediaan minyak sawit untuk pangan dan pasokan bahan baku untuk program bahan bakar nabati dalam negeri.

Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP, Pangihutan Siagian, menjelaskan pembagian peran dua program tersebut. “PSR dan biodiesel bukanlah dua program yang saling bersaing. PSR memperkuat produktivitas dan keberlanjutan pasokan dari sektor hulu, sementara biodiesel mendukung ketahanan energi sekaligus menciptakan nilai tambah bagi industri sawit nasional. Keduanya harus berjalan beriringan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” ujarnya, Senin (16/11).

Data BPDP memperlihatkan produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) Indonesia naik dari 51,8 juta ton pada 2019 menjadi 56,6 juta ton pada 2025. Pada periode yang sama, konsumsi biodiesel dalam negeri melonjak dari 5,6 juta ton menjadi 13 juta ton. Karena pertumbuhan konsumsi biodiesel jauh lebih cepat daripada pertumbuhan produksi, BPDP menilai peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada menjadi kunci, tanpa harus membuka perkebunan baru.

Hingga 2026, BPDP mencatat telah menyalurkan dana Rp12,3 triliun untuk meremajakan 408 ribu hektare lahan sawit rakyat milik 182 ribu pekebun. Proses ini masih menghadapi kendala administratif dan legalitas lahan, namun BPDP menyatakan akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepatnya. Di luar peremajaan, BPDP juga memperkuat ekosistem sawit lewat pengembangan sumber daya manusia, riset, serta penyediaan sarana dan prasarana, agar industri sawit nasional tetap kompetitif di tengah dinamika ekonomi global.