Wacana pelarangan industri rokok elektrik atau vape mendapat sorotan dari pengamat kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono. Ia meminta pemerintah melakukan kajian menyeluruh sebelum mengambil keputusan, karena pelarangan ini akan menyentuh kepastian hukum, keberlangsungan usaha, investasi, penerimaan negara, sekaligus nasib tenaga kerja di sektor tersebut.

Data Sistem Informasi Industri Nasional 2025 mencatat nilai produksi rokok elektrik mencapai Rp25,17 triliun. Penerimaan cukai dari hasil pengolahan tembakau lainnya, yang mayoritas berasal dari vape, tercatat Rp2,84 triliun sepanjang 2025, naik 7,38 persen dari Rp2,65 triliun pada tahun sebelumnya. Di luar cukai, negara juga mendapat pajak rokok sekitar Rp284 miliar, SPPR Rp80 miliar, dan PPnHT Rp296,6 miliar. Ekspor produk rokok elektrik ikut melonjak dari US$164,95 juta pada 2022 menjadi US$518,28 juta pada 2025, dengan industri ini diklaim menyerap sekitar 150 ribu tenaga kerja.

Dari sisi produksi, rokok elektrik cair mencapai 5,12 juta liter dengan 58,4 persen di antaranya diekspor, sementara produksi bentuk padat mencapai 4.700 ton dengan porsi ekspor jauh lebih tinggi, 91,6 persen. Kapitalisasi pasar vape diperkirakan sekitar Rp10 triliun dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 50 persen. Kristian mengingatkan bahwa pemerintah sebenarnya sudah punya dasar aturan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang mengatur rokok elektrik melalui kewajiban izin usaha dan pengujian kandungan nikotin.

Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai industri vape punya potensi ekonomi besar terutama dari sisi penerimaan cukai dan investasi. Ia mendorong pemerintah membuat studi kelayakan untuk menghitung dampak ekonominya, sekaligus mengkaji persoalan kesehatan dan lingkungan yang selama ini menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia.