DPR RI menerima audiensi perwakilan PT Pos Indonesia untuk membahas kepastian pembayaran gaji 31.000 karyawan serta nasib 28.000 pensiunan perusahaan pelat merah itu. Pertemuan ini digelar di tengah kondisi keuangan PT Pos Indonesia yang tengah terpuruk, sehingga menimbulkan kekhawatiran soal kemampuan perusahaan membayar gaji yang jatuh tempo pada 1 September mendatang.

Audiensi di Gedung DPR, Rabu (26/8/2026), dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi VI Anggia Erma Rini, dan Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade. Anggia menyebut kas PT Pos Indonesia saat ini tidak mencukupi, sehingga puluhan ribu karyawan dan pensiunan membutuhkan kepastian bahwa gaji tetap bisa dibayarkan tepat waktu.

Salah satu yang dibahas adalah tagihan PT Pos Indonesia ke Kementerian Sosial yang hingga kini belum dicairkan. Pimpinan DPR mengaku telah berkomunikasi dengan pemerintah, manajemen PT Pos, dan Danantara, lembaga yang kini menjadi induk pengelola sejumlah BUMN, agar dana tersebut segera cair, sekaligus meminta proses penyehatan PT Pos Indonesia dipercepat.