Ekspor Batu Bara, Sawit, Ferro Alloy Wajib Lewat DSI 2027
Mulai 1 Januari 2027, ekspor batu bara, sawit, dan ferro alloy wajib melalui Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai perantara tunggal, meski eksportir tetap bisa bernegosiasi langsung dengan buyer.
10 November 2026Sumber: Siaran pers Kementerian Perdagangan
Foto: Kementerian Perdagangan
Kementerian Perdagangan memastikan bahwa aturan baru tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis tidak akan mengubah cara eksportir berbisnis. Mulai 1 Januari 2027, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan berperan sebagai perantara tunggal untuk ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy, tapi negosiasi harga, kontrak dengan pembeli, dan pengiriman barang tetap dilakukan eksportir seperti biasa. Perubahan yang sebenarnya terjadi di belakang meja: setelah izin ekspor dari Kementerian Perdagangan selesai, eksportir wajib melalui proses pemeriksaan tambahan oleh DSI lewat portal bernama NADI.
Aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis, yang membuat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026 ikut disesuaikan. Ketiga Permendag itu mengatur ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Kewajiban lama tetap berlaku di samping aturan baru ini, misalnya kewajiban memasok sebagian hasil sawit ke pasar domestik, status Eksportir Terdaftar untuk batu bara, dan laporan surveyor untuk ferro alloy.
Angka BPSNilai ekspor
27,6 miliar US$September 2026
Nilai barang yang dijual Indonesia ke luar negeri. Naik 0,98 miliar US$ dibanding Agustus 2026. Naik 4 periode beruntun. Tertinggi dalam 33 bulan yang tercatat.
Sumber: Badan Pusat Statistik, Nilai Ekspor. Diolah The Signal.
Soal status Eksportir Terdaftar, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan ada pembedaan berdasarkan waktu pengajuan. Eksportir yang sudah mengurus status itu sebelum 1 Juni 2026 akan otomatis diperpanjang sesuai sisa dari masa berlaku tiga tahun yang sudah mereka jalani. Sementara eksportir yang baru mengurusnya sejak 1 Juni 2026 harus mengajukan ulang begitu Permendag yang baru terbit. Status Eksportir Terdaftar yang berlaku saat ini sendiri akan berakhir pada 31 Desember 2026.
Di luar urusan tata kelola ekspor, Kementerian Perdagangan bersama kementerian dan lembaga lain juga sedang mengkaji usulan penambahan negara yang dibebaskan dari kewajiban menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri. Kajian itu, menurut Kemendag, dilakukan agar kebijakan tetap sejalan dengan perjanjian dagang internasional yang sudah diteken Indonesia.
Foto dari Kementerian Perdagangan, dipakai sebagai dokumentasi peristiwa yang diberitakan.
Berita ini disusun redaksi The Signal dari siaran pers resmi Kementerian Perdagangan. Angka dan ketentuan mengikuti dokumen aslinya; klaim yang belum terverifikasi ditulis sebagai pernyataan lembaga, bukan fakta.
Ada yang ingin ditanyakan soal berita ini? Bot kami menjawab dari arsip The Signal, lengkap dengan tautan artikelnya.Tanya ke bot The Signal
Mau tahu arahnya, bukan cuma beritanya?Tiap malam hari kerja, satu tulisan yang menjawab ke mana ekonomi bergerak hari itu dan apa yang akan menentukan arahnya. Plus angka pembanding yang tidak ada di situs. Gratis.
Signal+
Ke mana ekonomi bergerak hari ini, dan apa artinya buat keputusanmu besok.
Dikirim tiap malam hari kerja setelah seluruh berita hari itu dibaca.
Formulir pendaftarannya membutuhkan
JavaScript; kalau tidak muncul, daftar langsung lewat halaman Buttondown
kami.