Kementerian Perdagangan memastikan bahwa aturan baru tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis tidak akan mengubah cara eksportir berbisnis. Mulai 1 Januari 2027, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan berperan sebagai perantara tunggal untuk ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy, tapi negosiasi harga, kontrak dengan pembeli, dan pengiriman barang tetap dilakukan eksportir seperti biasa. Perubahan yang sebenarnya terjadi di belakang meja: setelah izin ekspor dari Kementerian Perdagangan selesai, eksportir wajib melalui proses pemeriksaan tambahan oleh DSI lewat portal bernama NADI.

Aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis, yang membuat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026 ikut disesuaikan. Ketiga Permendag itu mengatur ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Kewajiban lama tetap berlaku di samping aturan baru ini, misalnya kewajiban memasok sebagian hasil sawit ke pasar domestik, status Eksportir Terdaftar untuk batu bara, dan laporan surveyor untuk ferro alloy.

Angka BPSNilai ekspor
27,6 miliar US$September 2026

Nilai barang yang dijual Indonesia ke luar negeri. Naik 0,98 miliar US$ dibanding Agustus 2026. Naik 4 periode beruntun. Tertinggi dalam 33 bulan yang tercatat.

April 2024: 19,7 miliar US$Mei 2024: 22,4 miliar US$Juni 2024: 21,1 miliar US$Juli 2024: 22,5 miliar US$Agustus 2024: 23,6 miliar US$September 2024: 22,2 miliar US$Oktober 2024: 24,8 miliar US$November 2024: 24,1 miliar US$Desember 2024: 23,6 miliar US$Januari 2025: 21,4 miliar US$Februari 2025: 21,9 miliar US$Maret 2025: 23,2 miliar US$April 2025: 20,7 miliar US$Mei 2025: 24,6 miliar US$Juni 2025: 23,4 miliar US$Juli 2025: 24,7 miliar US$Agustus 2025: 24,9 miliar US$September 2025: 24,7 miliar US$Oktober 2025: 24,2 miliar US$November 2025: 22,5 miliar US$Desember 2025: 26,3 miliar US$Januari 2026: 22,2 miliar US$Februari 2026: 22,2 miliar US$Maret 2026: 22,5 miliar US$April 2026: 25,3 miliar US$Mei 2026: 23,2 miliar US$Juni 2026: 25,5 miliar US$Juli 2026: 26,2 miliar US$Agustus 2026: 26,6 miliar US$September 2026: 27,6 miliar US$AprJulOktJanAprJulOktJanAprJulSep20242025202627.59219.693Oktober 2025: 24,2 miliar US$November 2025: 22,5 miliar US$Desember 2025: 26,3 miliar US$Januari 2026: 22,2 miliar US$Februari 2026: 22,2 miliar US$Maret 2026: 22,5 miliar US$April 2026: 25,3 miliar US$Mei 2026: 23,2 miliar US$Juni 2026: 25,5 miliar US$Juli 2026: 26,2 miliar US$Agustus 2026: 26,6 miliar US$September 2026: 27,6 miliar US$OktDesFebAprJunAguSep2025202627.59222.156

Sumber: Badan Pusat Statistik, Nilai Ekspor. Diolah The Signal.

Soal status Eksportir Terdaftar, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan ada pembedaan berdasarkan waktu pengajuan. Eksportir yang sudah mengurus status itu sebelum 1 Juni 2026 akan otomatis diperpanjang sesuai sisa dari masa berlaku tiga tahun yang sudah mereka jalani. Sementara eksportir yang baru mengurusnya sejak 1 Juni 2026 harus mengajukan ulang begitu Permendag yang baru terbit. Status Eksportir Terdaftar yang berlaku saat ini sendiri akan berakhir pada 31 Desember 2026.

Di luar urusan tata kelola ekspor, Kementerian Perdagangan bersama kementerian dan lembaga lain juga sedang mengkaji usulan penambahan negara yang dibebaskan dari kewajiban menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri. Kajian itu, menurut Kemendag, dilakukan agar kebijakan tetap sejalan dengan perjanjian dagang internasional yang sudah diteken Indonesia.