Kalimantan Selatan mencatat surplus beras 1,2 juta ton sekaligus menempati peringkat pertama nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2025 dengan skor 81,98. Capaian ini penting karena menegaskan posisi provinsi tersebut sebagai salah satu lumbung pangan utama di Kalimantan, di tengah tekanan inflasi, perubahan iklim, dan ketidakpastian pasokan pangan global yang membayangi banyak daerah lain.
Sepanjang triwulan I 2026, inflasi bulanan di Kalsel relatif terjaga, yakni 0,2 persen pada Januari, naik menjadi 0,86 persen pada Februari, lalu melandai ke 0,5 persen pada Maret. Pemerintah daerah menyebut kondisi ini terbantu oleh operasi pasar murah dan perbaikan arus logistik antarwilayah. Di saat yang sama, Nilai Tukar Petani, yakni ukuran yang membandingkan harga jual hasil tani dengan harga kebutuhan yang dibeli petani, naik dari 121,1 menjadi 124,74 lalu 126,53 pada Maret 2026. Artinya, selama periode itu pendapatan petani dari menjual hasil panen tumbuh lebih cepat dibanding biaya hidup mereka.
Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyebut ketahanan pangan tidak cukup diukur dari ketersediaan bahan pokok semata, tetapi juga harus menjangkau keterjangkauan harga dan keberlanjutan produksi bagi masyarakat. Skor IKP 81,98 yang membawa Kalsel ke posisi pertama nasional turut ditopang oleh surplus beras 1,2 juta ton tersebut, yang memperkuat peran provinsi ini sebagai pemasok utama kebutuhan beras di kawasan Kalimantan.
Pemerintah provinsi juga mendorong hilirisasi dan diversifikasi komoditas agar hasil pertanian tidak berhenti sebagai bahan mentah. Salah satu contohnya adalah pengembangan beras khusus untuk mendongkrak nilai jual, serta inovasi kelompok tani di Kabupaten Tanah Bumbu yang mengolah ubi kayu menjadi beras analog sebagai sumber pangan sekaligus pendapatan baru. Di sektor hortikultura, produksi cabai besar tercatat lebih dari 11 ribu ton dan cabai rawit sekitar 14 ribu ton, sementara bawang merah, jahe, jeruk, durian, dan pisang terus dikembangkan untuk memperluas peluang ekonomi petani. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, menegaskan arah hilirisasi ini agar hasil pertanian daerah tidak sekadar dijual sebagai bahan mentah.