Pemerintah Indonesia memaparkan strategi menghadapi gejolak pasokan minyak global akibat konflik geopolitik dalam pertemuan G20 Energy Abundance Ministerial Meeting di Houston, Amerika Serikat, pada 14-16 September 2026. Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan bahwa Indonesia mendukung hak setiap negara menentukan jalur energinya sendiri, sekaligus memperkuat ketahanan energi di dalam negeri.
Salah satu fokus utamanya adalah mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Konsumsi BBM nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 600 ribu barel per hari. Pemerintah menargetkan produksi naik menjadi 1 juta barel per hari dan membuka investasi di 118 wilayah kerja minyak dan gas dengan skema fiskal yang dibuat lebih menarik bagi investor.
Di sisi bahan bakar nabati, pemerintah mendorong program B50, yakni solar yang dicampur bahan bakar nabati hingga 50 persen. Menurut ESDM, program ini bisa menggantikan kebutuhan impor solar sebanyak 310 ribu barel per hari, menghemat hampir US$10 miliar per tahun, dan berpotensi membuka lebih dari 2 juta lapangan kerja. Yuliot menyebut Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menjalankan program B50.
Di sektor kelistrikan, permintaan listrik nasional diperkirakan tumbuh sekitar 5,3 persen per tahun. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menargetkan tambahan kapasitas pembangkit 69,5 gigawatt, dengan 76 persen berasal dari energi terbarukan, membutuhkan investasi sekitar US$180 miliar. Pemerintah juga menargetkan 100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya untuk menggantikan pembangkit diesel, meski batu bara disebut masih jadi penopang utama pasokan listrik nasional.