Pemerintah memperluas aturan soal penyimpanan uang hasil ekspor sumber daya alam dan sekaligus menyiapkan sistem pengawasan baru untuk ekspor tiga komoditas strategis, batu bara, sawit, dan feroaloi, yaitu campuran besi dengan logam lain untuk bahan baku industri. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan perluasan fasilitas devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) ke tujuh negara dan kawasan mitra dagang, serta memastikan Portal DSI milik BUMN ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia siap beroperasi penuh mulai 1 Januari 2027. Kedua kebijakan ini penting bagi pelaku usaha karena menentukan berapa lama dan di bank mana uang hasil ekspor mereka wajib disimpan, sekaligus menambah satu lapisan pemeriksaan dokumen baru sebelum barang boleh dikirim ke luar negeri.
Berdasarkan aturan dasarnya, eksportir di sektor tambang, perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib memasukkan seluruh uang hasil ekspornya ke rekening khusus di bank dalam negeri. Untuk ekspor nonmigas, seluruh dana itu wajib mengendap minimal 12 bulan, sedangkan untuk ekspor minyak dan gas cukup 30 persen yang mengendap minimal tiga bulan, dan keduanya harus ditempatkan di bank milik negara. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan dana tersebut tidak dibekukan, karena selama masa mengendap itu masih bisa dipakai eksportir untuk menukar ke rupiah maksimal separuhnya, membayar pajak, membagikan dividen, membeli barang dan jasa, hingga membayar pinjaman, selama uangnya tetap tercatat di rekening valuta asing tadi.
Nilai barang yang dijual Indonesia ke luar negeri. Naik 0,98 miliar US$ dibanding Agustus 2026. Naik 4 periode beruntun. Tertinggi dalam 33 bulan yang tercatat.
Sumber: Badan Pusat Statistik, Nilai Ekspor. Diolah The Signal.
Pengecualian berlaku bagi eksportir tambang yang terikat perjanjian dagang bilateral dengan negara tertentu. Lewat Pasal 18A PP 21/2026, mereka cukup menyimpan 30 persen dana ekspor selama tiga bulan, sedangkan 70 persen sisanya bebas digunakan, dan boleh ditempatkan di bank swasta yang ditunjuk, bukan hanya bank negara. Daftar negara mitra untuk fasilitas ini baru saja diperluas dari empat menjadi tujuh, dengan tambahan Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa, sementara jumlah bank penempatannya naik dari 15 menjadi 16 seiring masuknya Bank OCBC NISP. Pemerintah juga sedang menyiapkan revisi aturan yang akan memperbesar porsi dana ekspor yang boleh ditukar ke rupiah, serta memperluas definisi eksportir yang berhak memakai fasilitas ini kepada perusahaan dengan kepemilikan tidak langsung melalui pemilik manfaat akhir, atau yang disebut UBO.
Pada pilar kedua, PP 24/2026 mewajibkan ekspor tiga komoditas strategis, batu bara, kelapa sawit, dan feroaloi, melalui satu pintu pemeriksaan tambahan di Portal DSI. Ketiga komoditas itu bersama-sama menyumbang sekitar US$66,13 miliar atau 23,4 persen dari total nilai ekspor nasional pada 2025, menurut data yang dipaparkan Kemenko Perekonomian. Kebijakan ini berlaku sejak 1 Juni 2026 dengan masa transisi sampai 31 Desember 2026, sebelum Portal DSI wajib dipakai penuh mulai awal 2027.
Negosiasi harga dan transaksi tetap berlangsung langsung antara eksportir dan pembeli. DSI hanya memeriksa dokumen kontrak dan menyetujui draf dokumen pemberitahuan ekspor sebelum diteruskan ke sistem bea cukai yang sudah biasa dipakai eksportir, sehingga menurut Kemenko Perekonomian prosedur ekspor sehari-hari tidak berubah. Direktur Utama DSI Luke Mahony menyebutkan Portal DSI, yang disebut NADI, sudah diuji coba oleh sekitar 100 eksportir yang mewakili sekitar separuh nilai ekspor ketiga komoditas tersebut dengan sekitar 340 kontrak, dan setelah ekspor berjalan DSI akan memeriksa ulang data berdasarkan metodologi pasar independen serta meminta penjelasan eksportir jika ada selisih data.