Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan Perkumpulan Independen Pemantau Bahan Bakar Minyak dan Gas (PIPBB-MIGAS) menggelar diskusi bersama pada Kamis, 12 November 2026, membahas kedaulatan energi nasional. Kedua pihak sepakat bahwa kedaulatan energi mesti menjadi dasar utama saat menyusun aturan dan mengelola industri migas, agar hasilnya benar-benar dirasakan rakyat.

Presiden FSPPB Arie Gumilar menjelaskan perbedaan antara ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi. Menurutnya, kedaulatan energi berarti kewenangan penuh negara untuk menentukan arah kebijakan energi demi kepentingan masyarakat. Ia menegaskan tugas serikat pekerja tidak berhenti pada memperjuangkan hak normatif pekerja, tapi juga menjaga agar pengelolaan energi nasional berjalan berkelanjutan dan berpihak pada publik.

Dalam diskusi itu muncul usulan agar operasional Pertamina dari hulu sampai hilir disatukan kembali. FSPPB mendesak pemerintah dan DPR segera menuntaskan revisi Undang-Undang Migas agar Pertamina dapat ditetapkan sebagai National Oil Company yang mengemban fungsi Badan Usaha Khusus Migas secara terintegrasi. FSPPB menilai pembahasan yang berlarut-larut berisiko memperpanjang ketidakpastian kelembagaan dan menghambat penguatan pengelolaan energi nasional.

Ketua Umum PIPBB-MIGAS Ishak Robinson menambahkan bahwa Indonesia perlu mandiri menentukan kebijakan energinya sendiri tanpa terlalu dipengaruhi kepentingan pihak luar. Menurutnya, memperkuat Pertamina sebagai perusahaan migas yang terintegrasi menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan energi di dalam negeri, dengan prioritas pada kebutuhan domestik.