Tanah Laut Tbk (INDX) menyampaikan tanggapan resmi atas surat permintaan penjelasan Bursa Efek Indonesia bernomor S-13993 tertanggal 10 November 2026. Surat tanggapan ditandatangani Presiden Direktur Harun Bin Halim Rasip dan Corporate Secretary Dera Fresky. Perusahaan, yang usahanya kini sepenuhnya bertumpu pada penyewaan ruang kantor Gedung Grha HRH, mengungkapkan bahwa gaji 8 karyawannya tertunda selama tiga bulan sejak Agustus 2026, meski perusahaan menegaskan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Kas dan setara kas yang hanya Rp21 juta per 30 September 2025 disebut tidak cukup untuk membiayai operasional, sehingga perusahaan mengandalkan pinjaman dari pemegang saham. Tingkat okupansi gedung juga terus menyusut, dari 29,82 persen pada 2024 dan 29,09 persen pada 2025 menjadi 21,82 persen dengan hanya 2 penyewa per 31 Oktober 2026, seiring pendapatan yang turun dari Rp312,12 juta menjadi Rp191,77 juta karena salah satu tenant tidak memperpanjang kontrak.
Soal Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2025 yang belum disampaikan ke Bursa, perusahaan menyatakan isi laporannya sendiri tidak ada masalah, namun penyelesaiannya tertahan karena keterbatasan likuiditas untuk membayar proses penyusunannya. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025 juga belum terlaksana karena bergantung pada LKT tersebut sebagai dasar penyelenggaraan, dan perusahaan hanya menyebut akan menjadwalkan ulang 'sesegera mungkin' tanpa memberi tanggal pasti.
Di sisi aset dan utang, piutang usaha perusahaan kepada pihak berelasi PT Pelayaran Indx Lines telah dicadangkan seluruhnya hingga nilainya tersisa Rp1, karena perusahaan belum mengetahui rencana pembayaran dari pihak tersebut, meski hubungan kepemilikan dan transaksi dengan pihak itu masih berlanjut. Investasi pada PT Nurbaya Arta Pratama juga telah dihapusbukukan penuh sejak 2018 karena dinilai tidak dapat dipulihkan. Utang lain-lain jangka panjang naik menjadi Rp11,91 miliar akibat tambahan pinjaman dari Asia Infra Partners Pte Ltd yang jatuh tempo 2028, dipakai untuk biaya tambahan pengurusan Sertifikat Laik Fungsi, Sertifikat K3, dan Sertifikat Laik Operasi gedung. Gedung Grha HRH sendiri diasuransikan senilai Rp45 miliar, untuk risiko kebakaran oleh Asuransi Central Asia dan risiko gempa bumi oleh Asuransi MAG.
Perusahaan juga mengungkapkan bahwa anak usahanya menghadapi perkara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan penyelesaian kewajiban pajak masih berjalan. Total kewajiban yang harus dibayar hingga akhir 2026 tercatat Rp1,296 miliar, termasuk upah karyawan Rp931 juta, iuran BPJS, dan sejumlah vendor seperti jasa keamanan dan perawatan elevator. Sebagai strategi memperbaiki likuiditas, perusahaan berencana menjual atau menyewakan jangka panjang Gedung Grha HRH, sekaligus berencana ekspansi ke bisnis pengolahan kelapa. Perusahaan juga menyatakan berencana melakukan aksi korporasi dalam satu tahun ke depan, tanpa merinci bentuknya.