PT Indika Energy Tbk (INDY) menyampaikan penjelasan koreksi kepada Bursa Efek Indonesia terkait sengketa lahan di anak usahanya, PT Masmindo Dwi Area (MDA), yang mengelola proyek tambang emas Awak Mas di Luwu, Sulawesi Selatan. Surat tertanggal 16 November 2026 ini mengoreksi tanggapan awal INDY pada 9 November 2026, setelah Bursa meminta penjelasan atas pemberitaan media pada 31 Oktober 2026 mengenai penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terkait aduan lahan oleh warga. INDY dan MDA menyatakan hanya mengetahui adanya Laporan Polisi tertanggal 19 Oktober 2026 dan SP2HP tertanggal 30 Oktober 2026 itu dari pemberitaan media, dan sampai saat surat ini dibuat belum menerima surat panggilan maupun permintaan klarifikasi resmi dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
Sengketa berpusat pada klaim lahan seluas sekitar 309 hektare di Desa Rante Balla, bagian dari total kebutuhan lahan proyek Awak Mas yang mencapai sekitar 1.570 hektare. MDA menjelaskan, dari seluruh lahan proyek, sekitar 93 persen sudah dikompensasi dan 7 persen masih dalam proses. Khusus untuk lahan yang diklaim seluas 309 hektare itu, sekitar 97 persen sudah dikompensasi dan hanya 3 persen yang masih diproses. Perusahaan menegaskan kompensasi selama ini dibayarkan kepada warga yang secara fisik menguasai lahan dan memiliki dokumen pendukung terverifikasi, sementara pihak yang mengklaim saat ini mendasarkan tuntutannya pada Surat Keterangan Tanah versi adat, sehingga menurut INDY akar masalahnya adalah klaim kepemilikan, bukan kegagalan membayar kompensasi.
Soal dampak ke bisnis, INDY menyebut progres konstruksi proyek Awak Mas secara keseluruhan sudah mencapai 72,84 persen per 30 September 2026, dengan uji coba produksi ditargetkan mulai Desember 2026 dan produksi emas pertama pada semester I 2027. Perusahaan menyatakan sengketa lahan ini tidak mengubah jadwal maupun kebutuhan pendanaan proyek, serta nilai kompensasi untuk seluruh lahan yang diklaim kurang dari 1 persen dari total aset konsolidasian INDY per akhir September 2026. INDY juga menyebut belum ada gugatan perdata, putusan pengadilan, panggilan dari aparat hukum, maupun sanksi administratif dari Kementerian ESDM terkait sengketa ini, dan Kontrak Karya MDA tetap berlaku. Mengacu pada kesimpulan rapat Komisi III DPR RI pada 11 November 2026, penyelesaian klaim akan ditempuh lewat mediasi sebelum opsi hukum lain, dan MDA sejauh ini sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kantor pertanahan, serta kepolisian setempat untuk mempersiapkan proses itu.
