Pemerintah melalui Kementerian ESDM mengungkap kebutuhan investasi untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt diperkirakan mencapai US$70 miliar hingga US$73 miliar, atau setara Rp1.252 triliun hingga Rp1.306 triliun berdasarkan kurs Rp17.895,94 per dolar AS. Proyek berskala besar ini ditargetkan rampung dalam tiga tahun dan menjadi salah satu program energi hijau andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana tersebut dalam forum MKI Electricity Connect 2026, Selasa (22/9/2026). Ia menyebut penambahan kapasitas PLTS ini sebagai langkah konkret pemerintah menjalankan komitmen Indonesia terhadap target net zero emission, yaitu kondisi ketika emisi karbon yang dilepas seimbang dengan yang diserap, pada rentang tahun 2050 sampai 2060.
Bahlil menegaskan komitmen itu tetap dipegang pemerintah meski sejumlah negara mulai menarik diri dari Paris Agreement, kesepakatan internasional soal pengurangan emisi karbon, dan kembali mengandalkan energi fosil. "Sekalipun negara-negara lain keluar daripada Paris Agreement untuk net zero emission dengan menggantikan fosil mereka kepada energi baru terbarukan, Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kita bahwa Indonesia, sekalipun negara yang hebat-hebat itu keluar, Indonesia tetap akan konsisten untuk memenuhi target net zero emission kita di 2050 sampai dengan 2060," kata Bahlil.
Komitmen ini diterjemahkan lewat revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), yang mematok porsi energi baru terbarukan mencapai 70 persen dari bauran energi sekaligus menambah 100 gigawatt kapasitas PLTS. Menurut Bahlil, perhitungan investasi US$70 miliar hingga US$73 miliar tersebut sudah disusun Kementerian ESDM dan menggambarkan besarnya peluang pengembangan energi surya di dalam negeri.