PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) menyampaikan laporan keuangan interim yang tidak diaudit untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2026 kepada Bursa Efek Indonesia. Pendapatan operasi perusahaan tercatat Rp645,5 miliar, turun 2,2 persen dari Rp660,2 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Beban pokok pendapatan justru naik 3,6 persen menjadi Rp385,0 miliar, sehingga laba bruto tergerus 9,7 persen dari Rp288,5 miliar menjadi Rp260,4 miliar. Setelah dikurangi beban usaha dan pajak, laba tahun berjalan turun 6,9 persen dari Rp190,3 miliar menjadi Rp177,2 miliar, membuat laba per saham ikut turun dari Rp104,65 menjadi Rp97,44.
Dari sisi arus kas, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi turun 22,5 persen dari Rp298,0 miliar menjadi Rp231,0 miliar. Perusahaan juga sudah mencairkan seluruh sisa utang dividen sebesar Rp203,2 miliar yang tercatat pada akhir tahun lalu, sehingga pos utang dividen di laporan ini menjadi nihil dari sebelumnya Rp47,6 miliar. Total aset perusahaan per akhir September 2026 tercatat Rp1,98 triliun, turun dari Rp2,06 triliun pada akhir 2025, dengan kas dan setara kas sebesar Rp1,07 triliun. Total liabilitas ikut turun 14,3 persen menjadi Rp598,0 miliar, sementara total ekuitas naik tipis 1,4 persen menjadi Rp1,38 triliun. Perusahaan tidak memiliki utang bank, dan liabilitas terbesarnya adalah liabilitas sewa jangka panjang sebesar Rp420,9 miliar.
Dalam surat terpisah kepada BEI, Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko IPCC, Bagus Dwipoyono, menjelaskan sejumlah pos yang bergerak lebih dari 20 persen dibandingkan akhir tahun lalu. Utang usaha kepada pihak ketiga turun 43,6 persen menjadi Rp6,2 miliar dan utang usaha kepada pihak berelasi turun 36,5 persen menjadi Rp22,5 miliar, yang menurut perusahaan mencerminkan pembayaran tepat waktu kepada mitra. Beban akrual turun 41,9 persen menjadi Rp55,9 miliar karena kewajiban kepada pemasok yang sebelumnya belum dibayar sudah direalisasikan. Di sisi aset, biaya dibayar di muka melonjak 290 persen menjadi Rp3,1 miliar akibat pembayaran cuti karyawan dan Pajak Bumi dan Bangunan yang dimajukan ke awal tahun, sementara aset takberwujud neto turun 47,5 persen menjadi Rp1,0 miliar karena amortisasi, dan aset tidak lancar lainnya turun 74,8 persen menjadi Rp0,8 miliar setelah kerja sama sewa gudang dengan PT Kawasan Berikat Nusantara berakhir dan uang jaminannya dicairkan.