Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) membuka penyelidikan peninjauan kembali atas bea antidumping yang berlaku untuk impor produk baja canai panas, atau Hot Rolled Coil (HRC), asal Belarus dan Kazakstan. Penyelidikan yang dimulai Kamis, 12 November 2026, ini dipicu oleh temuan awal KADI bahwa ada perubahan kondisi perdagangan HRC dari kedua negara tersebut yang berpotensi mengubah besaran margin dumping, yakni selisih antara harga jual HRC di Indonesia dengan harga wajarnya di negara asal. Ketua KADI Frida Adiati menyatakan bukti awal yang dikumpulkan sudah cukup untuk membuka kembali kajian atas bea yang sudah berjalan.
Produk yang diselidiki mencakup 18 pos tarif HRC sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2024 dan diubah dengan PMK Nomor 31 Tahun 2026. Kedelapan belas kode Harmonized System (HS) itu adalah 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.11, 7208.27.19, 7208.27.91, 7208.27.99, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.10, 7208.39.20, 7208.39.30, 7208.39.40, 7208.39.90, ex7208.90.10, ex7208.90.20, dan ex7208.90.90.
Nilai barang yang dibeli Indonesia dari luar negeri. Naik 1,17 miliar US$ dibanding Agustus 2026. Posisinya di atas rata-rata 12 bulan terakhir (22.684,6).
Sumber: Badan Pusat Statistik, Nilai Impor. Diolah The Signal.
Dasar hukum penyelidikan ini adalah Pasal 73 ayat (2) huruf b dan Pasal 74 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2026 tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan. KADI akan menelaah data impor HRC pada periode 1 Juli 2025 hingga akhir Juni 2026, dengan proses penyelidikan berlangsung paling lama 12 bulan sesuai batas waktu yang diatur dalam PP tersebut.
KADI telah memberitahukan dimulainya penyelidikan ini kepada pihak-pihak berkepentingan, termasuk industri baja dalam negeri, importir HRC, perwakilan pemerintah Belarus dan Kazakstan di Indonesia, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di kedua negara tersebut.