Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag Nomor 26 Tahun 2026 yang merevisi Permendag Nomor 1 Tahun 2026 tentang ketentuan ekspor karet alam dengan spesifikasi teknis. Aturan ini disosialisasikan secara daring pada 12 November 2026 kepada pelaku usaha dan asosiasi karet. Perubahannya menyentuh tiga hal teknis yang selama ini jadi kendala di lapangan, yaitu identitas produsen, dokumen ekspor ke Tiongkok, dan batas ekspor untuk sampel serta pameran.
Perubahan pertama menyangkut Tanda Pengenal Produsen Standard Indonesian Rubber atau TPP SIR, kode identitas resmi yang menandai asal produk karet dari produsen tertentu. Aturan baru memperbolehkan eksportir memakai kembali kode TPP SIR yang sudah mereka miliki meski terjadi perubahan kepemilikan akibat pemisahan perusahaan, dan mengatur mekanisme perpanjangan kode tersebut setelah masa berlakunya habis. Sebelumnya, perubahan struktur perusahaan berisiko memaksa eksportir mengurus kode identitas baru, padahal membangun kepercayaan pembeli internasional terhadap kode lama butuh waktu lama.
Perubahan kedua mengatur penerbitan Letter of Confirmation atau LoC, surat keterangan yang menjadi salah satu syarat dokumen bagi eksportir karet alam yang mengirim barang ke Republik Rakyat Tiongkok. Aturan baru memberi landasan hukum dan memperjelas prosedur penerbitannya, sehingga eksportir ke Tiongkok punya kepastian dalam memenuhi syarat dokumen. Perubahan ketiga menegaskan batas jumlah atau alokasi ekspor karet alam untuk keperluan barang contoh dan pameran, meski besaran pastinya tidak dirinci dalam sosialisasi ini.
Sosialisasi aturan ini diikuti 181 peserta, terdiri atas perwakilan kementerian dan lembaga terkait, Gabungan Perusahaan Karet Indonesia atau GAPKINDO, eksportir produsen karet alam, serta lembaga sertifikasi dan laboratorium pengujian. Direktur Eksekutif GAPKINDO Erwin Tunas menyambut baik aturan ini, terutama soal penggunaan kembali kode TPP SIR, karena menurutnya kepercayaan pembeli internasional terhadap identitas produsen sulit dibangun kembali dari nol.