Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi memulai proyek pengembangan besar Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Jembrana, Bali, Selasa (29/9). Proyek bernama Integrated Fishing Ports and International Fish Market Phase I ini menyasar Pengambengan menjadi pelabuhan perikanan kelas dunia yang menggabungkan aktivitas penangkapan, pengolahan, dan distribusi ikan hingga ke pasar internasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan proses menuju groundbreaking ini memakan waktu lama karena pemerintah perlu memastikan pendanaan sekaligus dukungan pelaku usaha dan nelayan, termasuk nelayan tradisional serta pelaku usaha skala kecil dan besar.
Berdasarkan paparan KKP, luas kawasan pelabuhan akan bertambah lebih dari tiga kali lipat, dari 13,5 hektare menjadi 49,3 hektare, sementara kolam pelabuhan diperluas dari 24 hektare menjadi 88,3 hektare. Perluasan ini akan menaikkan daya tampung kapal dari 1.273 unit menjadi 1.600 unit, termasuk kapal-kapal bertonase besar yang sebelumnya bersandar di Pelabuhan Benoa. KKP memproyeksikan volume pendaratan ikan naik dari 61.300 ton per tahun menjadi 124.000 ton per tahun, dengan jenis ikan yang didaratkan makin beragam, termasuk tuna.
Dari sisi penerimaan negara, KKP memperkirakan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pelabuhan ini naik dari Rp48 miliar menjadi Rp104 miliar per tahun. Jumlah tenaga kerja yang terserap juga diproyeksikan melonjak hampir tiga kali lipat menjadi sekitar 25.000 orang. Pengembangan ditargetkan selesai akhir 2029 dengan nilai kontrak Rp1,27 triliun, yang sebagian didukung pembiayaan dari Islamic Development Bank (IsDB). Selain Pengambengan, KKP juga menjalankan modernisasi serupa di PPN Kejawanan, Cirebon.
Gubernur Bali I Wayan Koster menyatakan dukungan pemerintah provinsi dan daerah terhadap proyek ini, dengan menyebutnya sebagai program penataan pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia yang diharapkan mengangkat ekonomi maritim serta kesejahteraan nelayan dari hulu ke hilir. Perwakilan IsDB, Anisa Pratiwi, menyebut pengembangan pelabuhan ini sejalan dengan agenda ekonomi biru pemerintah Indonesia yang memanfaatkan sumber daya kelautan secara produktif sekaligus menjaga keberlanjutannya.